Cegah Korupsi, MaTA Minta KPK Awasi APBA Sejak Pembahasan Hingga Jadi Qanun

Untuk itu, lanjut Alfian, di Aceh, pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan sejak awal. Saat elite Aceh merancang dan membahas anggaran yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tren kasus korupsi di Aceh sejak beberapa tahun terakhir menurut LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), harus menjadi fokus pihak berwenang dalam memberantasnya.

MaTA juga meminta publik di Aceh tidak diam, jika mengetahui ada praktik korupsi yang dilakukan oleh siapapun.

Masyarakat diminta melapor atau memberi informasi, tidak mesti ke pihak berwenang namun juga bisa ke LSM, seperti MaTA untuk pengkajian awal.

Selain pihak kepolisian dan kejaksaan, menurut Koordinator MaTA, Alfian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pencegahan korupsi di Indonesia, tak terkecuali Aceh.

Kucuran dana yang cukup besar melalui orsus sejak 2008, harus menjadi perhatian khusus KPK dalam melakukan pencegahan.

Untuk itu, lanjut Alfian, di Aceh, pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan sejak awal.

• Pohon Tumbang di Gampong Bueng Ceukok, Aceh Besar Tutupi Jalan Menuju ke Bandara SIM dan Banda Aceh

Saat elite Aceh merancang dan membahas anggaran yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya.

KPK diminta tidak hanya memberi asistensi saat melakukan koordinasi dan supervisi saat ada kasus saja, tapi harus dimulai sejak perencanaan anggaran tersebut.

Hal itu dianggap lebih optimal karena KPK mengawasi sejak awal, agar para mafia anggaran di Aceh tidak bisa berkutik.

"Tidak hanya memberi asistensi saja, KPK juga perlu membangun sistem yang lebih kuat terhadap Pemerintah Aceh terutama sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), karena itu salah satu kewenangan KPK," kata Alfian dalam podcast bersama Serambi Indonesia di kanal Fanspage Facebook Serambi Indonesia dengan judul "Menelusuri Mangkraknya Kasus Korupsi di Aceh", Senin (31/8/2020).

Alfian mendorong, agar KPK bukan sekedar buat sistem pencegahan tapi masuk dalam sistem anggaran di Aceh.

• Brimob dan Tim Gabungan Keliling Pasar Jeuram Nagan Raya, Sosialisasi Prokes Cegah Covid-19

KPK harus mendampingi para elite dari proses perencanaan, pembahasan, sampai Qanun APBA itu sendiri jadi dan disahkan.

"Ada kewenangan KPK untuk itu, jadi proses pencegahan lebih komplit dan konkret. Kita yakin, kalau KPK masuk dalam perencanaan dan pembahasan setiap tahun, maka semua mafia akan hati-hati. Pemerintah Aceh, SKPA, dan DPRA juga akan sangat hati-hati karena dalam pemantauan KPK," katanya.