Ghazali Abbas Adan, Usul Hak Interpelasi Anggota DPRA, Dendam Pilgub yang belum Padam

Kisruh DPRA dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah merupakan wujud dendam pilgub 2017 yang belum padam. Sehingga dicari-cari alasan untuk menyerang.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
SERAMBI/M NAZAR
Ghazali Abbas Adan. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kisruh DPRA dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah merupakan wujud dendam Pilgub 2017 yang belum padam. Sehingga dicari-cari alasan untuk menyerang Plt Gubernur Aceh.

Pandangan ini disampaikan Ghazali Abbas Adan, mantan senator Aceh yang sekarang lebih banyak mengamati perilaku politisi di Aceh.

“Inilah acting yang selalu dipertontonkan oleh anggota DPRA. Termasuk menghembuskan isu hak interpelasi dengan muatan menggulingkan Ir Nova Iriansyah,” ujar Ghazali Abbas Adan, Selasa (1/9/2020).

“Lihatlah anggota DPRA itu menggebu-gebu dengan bahasa vulgar menyerang Plt Gubernur dengan seribu alasan yang dicari-cari.

Termasuk soal ketidakhadiran Plt Gubernur ke DPRA, dijadikan sasaran. Padahal ketidak hadiran itu disertai dengan alasan yang jelas, tetapi tetap tidak terima,” tukas Ghazali Abbas.

Sebaliknya anggota DPRA tidak pernah memberi apresiasi sedikitpun terhadap usaha-usaha eksekutif dalam membangun Aceh.

“Terhadap capaian pembangunan, itu bukan saja dirasakan di Aceh, melainkan di seluruh negeri ini di tengah pandemi corona. Hanya di Aceh yang anggota dewannya menggebu-gebu mau memakzulkan kepala daerah.

Di daerah lain tidak pernah kita dengar begitu, sebab semua maklum, pandemi Covid bukan perkara mudah, dan bukan perkara di Aceh saja,” tukas Ghazali Abbas.

Krueng Aceh, Sungai Sejuta Manfaat dari Hulu Hingga ke Hilir

Krueng Daroy, Sungai Bersejarah Menyimpan Memori Kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam

Ghazali Abbas mengingatkan, seharusnya anggota DPRA juga introspeksi terhadap kinerja lembaga itu.

Dalam pemerintahan sebelumnya, banyak juga program pembangunan yang tidak dapat dilakukan, termasuk program Rp 1 juta rupiah bagi setiap keluarga di Aceh dan naik haji gratis.

“Juga ketidakjelasan penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana hibah Rp 650 miliar alias Rp 650.000 juta yang bersumber dari APBA untuk perbaikan kehidupan ekonomi mantan GAM di Aceh. Sejak saat itu sampai detik ini tidak pernah sekalipun terdengar suara mereka mempertanyakannya,” tukas Ghazali Abbas.

Ia juga mempertanyakan kinerja Wali Nanggroe Aceh yang juga tidak pernah mendapat sorotan dari DPRA.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved