Merasa Dilecehkan Nova, Anggota DPRA Usul Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

"Ini kami kira pelecahan terhadap lembaga ini. Kemarin saudara Plt Gubernur (tidak hadiri rapat paripurna karena) melantik Kepala BPKS Sabang, dan juga Direktur BPKS Sabang di aula rumah dinasnya di Blang Padang, apakah itu bukan pertemuan yang bisa dilakukan dengan menerapkan peraturan Covid-19," ungkap dia.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPRA kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019, Selasa (1/9/2020).

Pada rapat lanjutan yang dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali tidak hadir, dengan alasan mengikuti vidcom dengan Presiden Jokowi pada pukul 10.00 WIB.

Sedianya, Plt Gubernur Aceh akan menyampaikan Raqan Aceh, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 di hadapan anggota dewan.

Ini adalah rapat kedua dengan agenda yang sama.

Anggota DPRA dari Fraksi PA, Iskandar Usman Al Farlaky dalam interupsinya menyampaikan, bahwa sikap Plt Gubernur Aceh tersebut dinilai sebagai pelecehan lembaga.

"Ini menyangkut dengan harkat dan marwah lembaga yang berulangkali kami sampaikan, agar pimpinan merespon dan menindaklanjuti keinginan kami, anggota DPR Aceh," kata Iskandar.

• Puluhan Kios Liar di Komplek Pantai Pelangi Sigli Dibongkar, Ini Sanksi yang Diberikan Satpol PP

"Lembaga ini tidak bisa diobok-obok oleh seorang Plt Gubernur, kita di sini 81 orang mewakili hampir 5 juta rakyat Aceh. Dan semua kita memiliki konstituen dari daerah pemilihan masing-masing," tambahnya.

Menurut Iskandar, pimpinan DPRA harus memberikan penjelasan kepada publik, terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai kebijakan Plt Gubernur Aceh.

"Misalnya, ada publik yang menyatakan seolah-olah DPR Aceh tidak menggunakan hak, kewenangan, pengawasan terkait dengan kebijakan Plt Gubernur Aceh seperti penyesuaian dana recofusing yang sebelumnya 1,7 triliun berubah jadi 2,3 triliun," sebutnya.

Terkait hal ini, kata Iskandar, pimpinan DPRA perlu menyampaikan kepada masyarakat, bahwa lembaga ini tidak diam.

Tapi sudah menggunakan hak konstitusional, untuk mempertanyakan kebijakan dimaksud.

Begitu juga dengan pembahasan APBA 2021, menurut Iskandar, dimana Plt Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), tidak pernah mengirim utusannya saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan alasan Covid-19.

"Ini kami kira pelecahan terhadap lembaga ini. Kemarin saudara Plt Gubernur (tidak hadiri rapat paripurna karena) melantik Kepala BPKS Sabang, dan juga Direktur BPKS Sabang di aula rumah dinasnya di Blang Padang, apakah itu bukan pertemuan yang bisa dilakukan dengan menerapkan peraturan Covid-19," ungkap dia.

• VIDEO - Aksi Disc Jockey Memainkan Musik Secara Langsung dari Balon Udara, Benar-benar Gila