Wali Kota Lhokseumawe : Masyarakat Harus Acuh dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe, menegaskan agar masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas di luar seperti sebelumnya.

"Saya tegaskan, ini bukan melonggarkan. Ini justru makin diperketat berkaitan dengan protokol Covid-19," kata Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, kepada Serambinews.com, Rabu (2/9/2020).

Suaidi menjelaskan, dengan adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau dengan istilah New Normal, diharapkan roda perekonomian masyarakat kembali normal seperti biasa.

Menurutnya sejauh ini, masyarakat dan para pengusaha banyak masih sulit memutar roda perekonomian selama pandemi Covid-19.

Namun, sambungnya, bila masyarakat disiplin dengan aturan protokol kesehatan, maka pihaknya optimis ‘New Normal’ dapat berjalan efektif.

“Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi kedisiplinan untuk mengambil jarak dalam beraktivitas, disiplin mencuci tangan dengan sabun, dan paling penting memakai masker,” katanya.

Selanjutnya, setiap tempat usaha, tempat kerja, bisnis dan perdagangan agar selalu melengkapi kegiatan dengan standar protokol Covid-19.

Mulai dari pengaturan jarak, penggunaan masker, hingga penyediaan hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan.

Dia pun menegaskan, masa transisi yang sudah dijalankan ini harus sama-sama dijalankan.

“Bila masih ada yang tak acuh terhadap protokol kesehatan dengan bersikap mengabaikan dan tidak mau tahu, maka bisa saja sanksi tegas bisa di Perwalkan,” paparnya.

Ditambahkannya, kita ajak semua masyarakata kota Lhokseumawe, agar selalu patuh dengan Prokes Covid-19.

“Agar masyarakat bisa leluasa beraktivitas, dan pendemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya.(*)

• Hingga 1 September, Penderita Covid-19 Aceh Bertambah 16 Orang, 3 Meninggal Dunia

• 2.599 Rekening Aparatur Gampong di Abdya Sudah Dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan, Belum Satupun Cair

• Usul Hak Interpelasi DPRA, Dendam Pilkada belum Padam?