Berita Luar Negeri
Banyak Belajar dari Indonesia, Protes Mahasiswa Thailand untuk Demokrasi Terus Menguat
Anak-anak muda Thailand yang melakukan demontrasi banyak belajar dari aksi-aksi pemuda di kawasan, termasuk Indonesia.
lihat foto
Seorang politisi, kata dia, berhasil tetap di kabinet meskipun ia pernah dihukum dan dipenjara di di masa lalu karena masalah narkoba.
“Hak istimewa yang melekat pada mereka yang bekerja untuk pemerintah dan bahkan sistem peradilan bagi banyak orang tampaknya tidak bekerja secara langsung untuk mewujudkan kesetaraan di bawah hukum yang sama,” ucap dia.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga dikritik karena tidak dapat menghasilkan inisiatif yang baik untuk memperbaiki masalah ekonomi. Alih-alih memperbaiki ekonomi, pemerintah banyak mengusir pedagang dari jalanan untuk proyek-proyek besar.
“Junta dan pemerintah menjanjikan administrasi yang lebih bersih dan tidak korupsi, tetapi yang terlihat justru sebaliknya,” ucap dia.
Agustus lalu, perekonomian Thailand terkontraksi ke level terburuk dalam lebih dari 20 tahun. Thailand pun terjeblos ke jurang resesi.
Konsil Pengembangan Ekonomi dan Sosial Nasional mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Thailand minus 12,2 persen pada kuartal II 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Situasi ekonomi ini adalah penurunan terbesar sejak Krisis Keuangan Asia pada 1998 silam.
Thamsathien mengaku tidak begitu yakin sejauh mana gerakan protes ini dapat membawa kejatuhan Prayut.
Yang jelas, kata dia, gerakan ini masih awal dan demonstran masih mengumpulkan dukungan, termasuk kepada parlemen agar aspirasi mereka bisa diangkat.
“Tuntutan utama selama ini adalah amandemen konstitusi yang merupakan puncak dari permasalahan,” jelas dia.
Zahri Ishak, aktivis HAM Thailand dari NGO Bicara Patani, mengatakan demokratisasi di Thailand tidak berjalan maksimal akibat hegemoni yang terlalu kuat dipegang militer.
Hal ini, lanjut dia, membuat parlemen tidak memiliki kekuasaan untuk menjalankan demokratisasi di Thailand.
“Penguasa sebenarnya adalah militer walaupun ada parlemen,” kata dia kepada Anadolu Agency pada Selasa.
Zahri juga menyoroti kasus-kasus hilangnya para aktivis Thailand di luar negari yang sampai saat ini belum terungkap.
Menurut catatan Human Rights Watch, setidaknya ada 9 aktivis Thailand hilang di luar negeri sejak 2014.
“Ada kasus orang Thailand hilang di luar negeri yang tidak dapat dituntut karena Thailand belum memiliki undang-undang tentang orang hilang,” ujar Zahri.
