Breaking News:

Berita Bisnis

33.409 UMKM di Aceh Lulus sebagai Penerima Dana BPUM dari Kemenkop, Begini Cara Cek Nama-namanya

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), penerima dana BPUM di Aceh, sampai 8 September 2020 ini, adalah sebanyak 33.409 unit.

Hand-over dokumen pribadi
Kepada Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dr Wildan MPd 

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Koperasi dan UKM Aceh menyatakan, jumlah penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terdampak Covid-19 di Aceh yang sudah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), penerima dana BPUM di Aceh, sampai 8 September 2020 ini, adalah sebanyak 33.409 unit usaha mikro.

“Pelaku usaha mikro yang pernah mendaftar atau didaftar petugas koperasi dan ingin mengetahui dirinya lulus atau tidak sebagai penerima dana BPUM tersebut, bisa mendatangi Kantor Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/Kota masing-masing untuk melihat daftar pengumumannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dr Wildan kepada Serambinews.com, Selasa (8/9/2020), di Banda Aceh.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Wildan mengatakan, pelaku usaha yang sudah melihat dan mengetahui namanya sudah keluar dalam daftar penerima dana BPUM, bisa langsung ke bank penyalurnya yaitu BRI atau BNI.

Saat mendatangi bank, penerima harus membawa KTP asli dan buku tabungan BRI atau BNI, untuk mengecek kapan dana BPUM itu bisa ditransfer ke buku rekening pelaku usaha mikro yang lulus tersebut.

BREAKING NEWS: Mantan Pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedl Meninggal Dunia di Usia 70 tahun

Alm Tgk Ishak Daud di Mata Pengawalnya, Sosok Pemberani dan Selalu Ingatkan Pasukan GAM untuk Shalat

Begini Hidup Ambiya & Adiknya Setelah 16 Tahun Panglima GAM WIlayah Peureulak Tgk Ishak Daud Syahid

“Kalau belum ada rekening buku tabungan BRI atau BNI, maka lebih dulu harus buka rekening buku tabungannya di BRI atau BNI,” imbuh Doni, PPTK di Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Wildan menerangkan, nama pelaku usaha mikro yang sudah diterbitkan SK atau namanya sebagai penerima dana BPUM, bisa saja nanti batal untuk menerima dana tersebut.

Pembatalan ini bisa terjadi jika status penerimanya diketahui sebagai PNS, Polri, TNI, atau karyawan BUMN maupun BUMD.

"Karena warga yang masih berstatus sebagai pegawai pemerintah, PNS, Polri, TNI, BUMN dan BUMD, tidak bisa menerima dana BPUM itu," paparnya.

Soalnya, terang dia, dana BPUM hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak covid-19, dan bukan berstatus pengawai pemerintah atau pun BUMN/BUMD.

FOTO - 296 Warga Etnis Rohingya Jalani Rapid Tes di Penampungan Sementara BLK Lhokseumawe

Pemimpin Gereja Ortodoks Ini Terinfeksi Covid-19, Salahkan Kaum Gay atas Wabah Virus Corona

James Rodriguez Pindah ke Everton, Kapten Real Madrid Sergio Ramos Ucap Salam Perpisahan

"Penerima adalah pedagang kecil. Misalnya, sebelum ada pandemi covid, ia sebagai pedagang bakso keliling menggunakan gerobak, es cendol, kue basah, pedagang kaki lima, tukang buat tahu, tukang buat tempe dan lainnya," sebutnya.

"Setelah ada pandemi Covid-19, usaha mikronya mengalami kesulitan pembeli, tapi usaha mikronya itu masih tetap berjalan sampai kini. Pelaku usaha mikro yang demikian lah bisa mendapat dana BPUM tersebut," ulas Wildan.

Sedangkan PNS, personel Polri, TNI, karyawan BUMN, dan BUMD, dilarang atau tidak boleh menerima dana BPUM, meski mereka memiliki usaha mikro karena mereka masih ada gaji dari pemerintah.

"Artinya, kalaupun usaha mikronya terganggu akibat ada pandemi Covid-19 ini, kebutuhan pokok keluarganya masih bisa terpenuhi dari gaji bulanan yang diberikan pemerintah," paparnya.

Salaha satu tujuan pemerintah menyalurkan dana BPUM sebesar Rp 2,4 juta/pelaku usaha mikro ini, sebut Wildan, adalah supaya pelaku usaha mikro usahanya bisa tetap jalan.(*)

Penulis: Herianto
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved