Breaking News:

Wali Kota Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBK-P 2020 dengan DPRK

Pemerintah Kota Ban­da Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan penandatanganan nota kes­epakatan

FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman bersama Ketua DPRK, Farid Nyak Umar didampingi dua Wakil Ketua, Isnaini Husda dan Usman, berfoto bersama usai menandatangani nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) APBK perubahan Tahun Anggaran 2020, Jumat (11/9/2020) di Gedung DPRK Banda Aceh. 

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Ban­da Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan penandatanganan nota kes­epakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) APBK perubahan Tahun Anggaran 2020.

Penandatanganan bersama nota kesepakatan ini dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Ketua DPRK Farid Nyak Umar da­lam rapat paripurna DPRK Banda Aceh yang berlangsung di gedung utama DPRK Banda Aceh, Jumat (11/9/2020) malam. KUA-PPAS yang disepeka­ti adalah Rp 1,36 T, nantinya akan menjadi pedoman dalam pembahasan anggaran.

Dengan jumlah tersebut, Wali Kota mengarahkan SKPD untuk lebih selektif memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat pada belanja daerah yang direncanakan pada APBK Tahun Angga­ran 2020 sesuai dengan usul dan saran yang disampaikan dewan.

Dalam sambutannya, Aminullah menyampaikan apresiasi dan terimak­asih kepada anggota DPRK yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk melakukan pembahasan secara cermat dan tepat terhadap KUA dan PPAS pe­rubahan tahun ini.

Dalam penyampaian tanggapan­nya terhadap usul, saran dan pendapat Badan Anggaran Dewan, Wali Kota Aminullah menjelaskan beberapa ke­bijakan terkait penanganan Covid-19 di Banda Aceh dimana adanya lonjakan kasus.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan re­focusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 24,6 miliar. Selain anggaran refocusing tersebut, Pemko juga menerima bantuan keuangan khu­sus dari Pemerintah Provinsi untuk pen­anganan Covid-19 sebesar Rp 10 miliar.

“Adapun langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19, yaitu menyediakan dan merehabilitasi ruang rawat inap bagi pasien yang positif Covid-19 di Rumah Sakit Umum Meuraxa dan Rumah Sakit Meutia Keudah sebagai tempat isolasi bagi pasien yang positif Covid-19.

Kemudian menyediakan sarana dan prasana peralatan laboratorium un­tuk tes PCR Covid-19 di Rumah Sakit Umum Meuraxa, pelaksanaan rapid test untuk lebih kurang sejumlah 8.000 test dan telah dilaksanakan sejumlah 3.151 test, pelaksanaan PCR-SWAB sejumlah 2.350 test.

Wali Kota juga menyampaikan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pener­apan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta melakukan desinfeksi massal di Kota Banda Aceh.

Lanjutnya, untuk pemulihan ekonomi warga kota, Pemko juga telah melakukan penyaluran bantuan sosial berupa sembako, uang tunai dan ban­tuan lainnya dan juga Pemberdayaan UMKM lokal, pemberian insentif modal kerja bagi pelaku UMKM dan pemberi­an peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Wali Kota juga menambahkan pelaksanaan proses belajar mengajar di kondisi pandemi, Pemerintah Kota Ban­da Aceh sudah melakukan upaya-up­aya melalui program E-Belajar yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga siswa dan siswi tidak tertinggal pelajaran atau kuri­kulum tahun ajaran 2020/2021.(hba/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved