Berita Aceh Barat Daya

Oknum Pejabat di Sekretariat DPRK Abdya Diduga 'Sulap' SPPD Sejumlah Pegawai

Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga disulap....

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Jalimin
Kompas.com/ Totok Wijayanto
Uang Rupiah. 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak diduga sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga disulap alias fiktif.

Kabarnya, aksi 'sulap' SPPD itu, dilakukan oleh orang nomor satu di lingkungan Sekretariat DPRK Abdya.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Sekretariat DPRK Abdya, diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif sejumlah pegawai dan tenaga kontrak tersebut.

Modusnya, para pegawai atau tenaga kontrak yang tidak pergi kunjungan kerja (kunker) atau bimbingan teknis (Bimtek) hanya mendapatkan uang Rp 500.000 hingga Rp 2 juta rupiah.

Bahkan, baru-baru ini, salah seorang pejabat di sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan positif Covid-19, malah masuk dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dengan agenda Kunker ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Salman Khan Hancurkan Satu Per Satu Rantai, Program TV Populer Bigg Boss Dimulai 3 Oktober 2020

Benarkah BIN Punya Pasukan Khusus Rajawali Bersenjata Lengkap? Begini Penjelasan BIN

Viral Video Ospek Online Mahasiswa Baru, Tiga Senior Lawan Satu Tetap Teriak dan Bentak-bentak

Dari 15 orang yang masuk dalam SPT dengan Nomor : 094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.

Bahkan, salah satu diantaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan DPRK Abdya. Semenatara yang lain, ada yang menerima uang Rp 1 juta lebih, hingga 50 persen dari jumlah SPPD atau hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta saja.

"Iya, uang memang masuk ke rekening saya, tapi uang itu seluruhnya saya serahkan kembali, karena ada kebijakan," ujar salah seorang pegawai yang namanya masuk dalam SPT.

Awalnya, ia sempat menolak permintaan atasannya itu, namun selaku bawahan tidak mampu menolak perintah atasannya tersebut.

"Saya uda sampaikan, oke kalau begitu, tapi kalau ada persoalan saya tidak bertanggung jawab ya," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. Ia mengaku, tidak pergi dalam kunker tersebut, namun mendapatkan 'uang teken' sebesar Rp 1 juta lebih.

"Untuk abang ada (dikasih) untuk uang teken. Jumlahnya, ya sekitar segitulah (Rp 1 juta)," ujar Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis.

Sementara itu, Sekretaris DPRK Abdya, Salman SH membantah bahwa nama-nama yang dalam SPT itu tidak pergi.

"Enggak mat. Pergi semua," jawab Sekwan, Salman SH singkat.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved