Breaking News:

Kejari Abdya Sorot Dugaan 'Sulap' SPPD

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) mulai menyorot kasus oknum pejabat di Sekretariat DPRK setempat yang diduga 'menyulap'

For serambinews.com
Kajari Abdya, Nilawati SH MH 

BLANGPIDIE - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) mulai menyorot kasus oknum pejabat di Sekretariat DPRK setempat yang diduga 'menyulap' atau memanipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah bawahannya di lembaga itu. Kejari akan mendalaminya dengan mengumpulkan data dan saksi terkait aksi oknum pejabat tersebut.

Sebagaimana diketahui, pejabat tersebut diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif di Sekretariat DPRK Abdya. Seusai menerima SPPD, para pegawai atau tenaga kontrak yang seharusnya kunjungan kerja atau bimbingan teknis ke luar daerah, justru tidak melakukannya. Mereka mendapatkan uang Rp 500.000-Rp 2 juta, seolah-olah sudah melakukan perjalanan dinas.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya, Nilawati SH MH saat dikonfirmasi kemarin, mengaku bahwa pihaknya sedang mendalami kasus dugaan aksi sulap SPPD di Sekretarit DPRK. "Saya sudah perintahkan Pak Kasi Pidsus untuk melakukan cek dan ricek terkait persoalan ini," ujar Nilawati.

Bahkan, sambung Kajari Abdya, dirinya sudah mengeluarkan surat perintah untuk mendalami aksi sulap SPPD yang diduga sudah berulang kali dilakukan tersebut. "Iya kalau memenuhi unsur, akan kita tingkatkan statusnya," tegasnya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, praktik curang ini mulai terbongkar saat seorang pejabat di Sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan positif Covid-19, justru masuk dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dengan agenda kunker ke Dairi, Sumatera Utara. Dari 15 orang yang masuk dalam SPT bernomor: 094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.

Bahkan, salah satu di antaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan. Sementara yang lain, menerima uang dalam jumlah bervariasi mulai dari Rp 1 juta hingga 50 persen dari jumlah SPPD, atau sekitar Rp 2,5 juta.

Sekretaris DPRK Abdya, Salman SH yang dikonfirmasi membantah bahwa nama-nama yang dalam SPT itu tidak pergi. "Enggak. Pergi semua," jawab Sekwan, Salman SH melalui pesan singkat.

Sementara itu, Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Pospera Abdya) mengapresiasi langkah cepat Kejari Abdya dalam mengusut dugaan aksi sulap SPPD pegawai di Seketariat DPRK. "Langkah cepat penyidik Kejari yang mulai melirik aksi sulap SPPD ini patut kita apresiasi. Hal ini penting, agar persoalan ini bisa terang benderang," ujar Ketua DPC Pospera Abdya, Harmansyah.

Pihaknya berharap penyidik serius mengungkap kasus tersebut, mengingat aksi sulap SPPD itu diduga sudah dilakukan berulang kali. "Kami meminta kasus ini harus diungkapkan secara serius, jangan sampai hilang di tengah jalan. Kami minta penyidik tidak tebang pilih dalam penegakan hukum," demikian Ketua DPC Pospera Abdya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved