Muslim Empat Provinsi di Thailand Merindukan Perdamaian dan Kebebasan

PEMERINTAH Thailand pada Minggu lalu bertemu dengan delegasi kelompok Muslim di Thailand selatan untuk mendengarkan aspirasi mereka di tengah kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Delegasi Perdamaian Thailand Selatan dipimpin oleh Baba Abdulrahman, ketua Dewan Agama Islam Pattani, sedangkan Wanlop Rugsanaoh hadir sebagai ketua delegasi pemerintah.

Perwakilan Muslim meminta pemerintah untuk menyatakan Jumat, hari suci bagi umat Islam, sebagai hari libur umum dan bahasa Melayu dinyatakan sebagai bahasa resmi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla selatan.

Keempat provinsi tersebut memiliki populasi besar komunitas Muslim Melayu, Patani, dengan 1,4 juta penduduk, menurut data pemerintah.

Perwakilan juga mengusulkan mereka yang akrab dengan praktik Islam untuk bertanggung jawab atas urusan haji, menyusun hukum Islam untuk provinsi dan pengembangan industri halal.

• Inilah Sumber Kekayaan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, Raja Terkaya Dunia yang Punya Banyak Selir

• 51 Nelayan Aceh Dapat Amnesti dari Raja Thailand  

Legitimasi Sejarah

Teuku Zulkhairi, pakar Islam Indonesia di Asia Tenggara dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menyampaikan apresiasi atas pertemuan tersebut.

Zulkhairi menuturkan kelompok minoritas di selatan merupakan bagian dari entitas Muslim Melayu yang memiliki sejarah kuat dan panjang di Asia Tenggara.

Ia mengatakan bahwa mereka bukanlah komunitas baru di provinsi selatan dan mencatat bahwa Islam telah memasuki wilayah tersebut pada abad ke-15, yang menyebabkan berdirinya Kerajaan Patani Darussalam.

"Nama Patani berasal dari al-Fatani dalam bahasa Arab yang berarti 'cendekiawan' karena banyak ulama Muslim lahir di sana," kata Zulkhairi.

Kerajaan Patani Darussalam kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Siam, penguasa Thailand, pada tahun 1785.

Siam menguasai seluruh wilayah Patani dan membaginya menjadi tujuh provinsi.

Penguasa Thailand, Raja Chulalongkorn, melanggar perjanjian damai dengan provinsi-provinsi pada tahun 1901 dan melancarkan kampanye militer.

Itu berakhir pada tahun 1909 dengan perjanjian Anglo-Siam, yang membuka jalan bagi Kerajaan untuk mencaplok wilayah selatan Thailand.

• VIDEO - Thailand Akan Perluas Produksi Ganja

Kebebasan Bagi Minoritas Muslim