Anggaran Perpustakaan Nasional Disetujui Rp 656 Miliar, Libatkan TP PKK Desa

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggaran untuk Perpustakaan Nasional (Perpus) pada 2021 disetujui  Rp 675. 539.800.000.

Membiayai program  Perpustakaan dan Literasi sebesar Rp 445,802 miliar, dan program dukungan manajemen  Rp 229,737 miliar lebih.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi X dengan Pimpinan Perpustakaan Nasional terkait penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2021 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (22/9/2020).

Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh, Illiza Sa’duddin Djamal memberi apresiasi terhadap kinerja Perpustakaan Nasional yang sangat baik dan penempatan program yang luas biasa, tapi anggarannya biasa-biasa saja.

“Ke depan agar anggarannya tidak sebesar ini lagi,”  kata illiza menyarankan kepada Pimpinan Komisi X.

Politisi PPP itu selanjutnya menyampaikan, agar program gerakan membaca nasional dilakukan lebih massif  dan diperluas serta berkoneksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

“Termasuk melakukan sosialisasi UU No.13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak  dan Karya Rekam. Hal ini penting untuk melibatkan pemangku kepentingan guna mewujudkan dan mengamankan koleksi nasional serta melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan Iptek,” ujar Illiza.

Ia juga menyarankan Perpustakaan Nasional melakukan  koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau dengan lintas kelembagaan. Termasuk melibatkan ibu-ibu yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK di desa.

“Apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu itu, oleh Perpustakaan disuplai bacaannya bekerja sama dengan pemda setempat. Misalnya buku praktis cara menanam, cara berjualan secara elektronik dan sebagainya. Bukunya disediakan, nanti pemda yang beli,” ujarnya.

Illiza juga menyarankan agar Perpustakaan Nasional menyusun standar untuk perpustakaan sekolah dan bisa bekerjasama dengan Kemendikbud. Menurut Illiza, perpustakaan sekolah sangat minimalis, penataan ruangan kurang menarik, bukunya banyak berdebu, dan sebagainya.

“Mungkin dengan anggaran kecil dan kerjasama dengan Kemendikbud, ada standar minimal yang digunakan sekolah. Perpusnas bisa mengawasi standar itu,” katanya.(*)

• VIDEO - Kritis dan Disebut tak Sadar, Bocah Ini Tetap Lantunkan Ayat Alquran

• Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Mantan Sekda Kota Langsa, M Syahril Meninggal Dunia

• Viral Rekaman CCTV Pria Banting Kucing sampai Berdarah hanya karena Cakar Kaca Mobil, Kejam!

• Keuchik di Aceh Barat Polisikan Warganya Sendiri Gara-gara Protes BLT, Begini Awal Mula Kasusnya

• VIDEO Ibu dan 2 Anak Meninggal dalam Musibah Kebakaran di Bireuen