YARA Minta Wali Nanggroe Fasilitasi Kisruh DPRA - Pemerintah Aceh

Ia menilai, selama ini komunikasi kedua lembaga tersebut tersumbat sehingga perlu dimediasi oleh Wali Nanggroe.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH meminta Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, untuk mendamaikan kisruh antara DPRA dan Pemerintah Aceh.

Ia menilai, selama ini komunikasi kedua lembaga tersebut tersumbat sehingga perlu dimediasi oleh Wali Nanggroe.

“Kami menyarankan agar kebuntuan komunikasi antara Plt Gubernur dengan DPRA dapat dimediasi oleh Wali Nanggroe selaku orang tua Aceh,” kata Safaruddin kepada Serambinews.com, Sabtu (26/9/2020).

Safaruddin menilai, DPRA selama ini hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan itu normatif.

Bahkan, terkait pembangunan proyek multiyears, Safaruddin menilai DPRA juga mendukung asalkan dilakukan sesuai dengan aturan.

Hanya saja persoalan yang terjadi selama ini, lanjutnya, karena Pemerintah Aceh tidak melakukan komunikasi dengan DPRA.

• Adopsi Aplikasi e-BPHTB Milik Banda Aceh, Pemkab Bireuen Optimis Bisa Tingkatkan PAD, Ini Alasannya

• Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian Nyatakan Dukungan Pembentukan Provinsi ALA

• Tragis! Seorang Pria Habisi Nyawa Istri Siri, Pelaku Dendam karena Dimaki Tak Bisa Belikan Rumah

“Saya nilai itu normatif saja, karena tidak dikomunikasikan kemudian DPRA merasa tidak dihormati dan terjadilah saling serang,” ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Safaruddin, akan merugikan Aceh karena eksekutif dan legislatif tidak saling berkomunikasi dengan baik.

“Saya sarankan agar Wali Nanggroe mengudang keduanya untuk duduk minum kopi dan diskusi selayaknya adat Aceh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini,” pungkasnya.

Hak interpelasi 

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna DPRA dengan agenda mendengarkan jawaban Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terhadap hak interpelasi berakhir tengah malam, Jumat (25/9/2020).

Lamanya selesai rapat tersebut karena banyaknya anggota dewan yang menyampaikan interupsi lantaran tidak puas dengan jawaban Nova.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, sebagian besar anggota dewan menilai jawaban Plt Gubernur atas hak interpelasi sangat normatif dan regulatif.

Sehingga mereka interupsi menyampaikan pertayaan kembali atas jawaban Nova yang dinilai belum menyentuh pokok persoalan.

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin menjelaskan bahwa semua anggota DPRA sudah memberikan tanggapan atas jawaban Plt Gubernur.

Tanggapan anggota dewan itu akan disampaikan kembali kepada Plt Gubernur secara tertulis dalam rapat paripurna lanjutan, Selasa, 29 September 2020.

“Dalam rapat paripurna kemarin, hampir semuanya jawaban Pak Plt Gubernur itu terkesan sangat normatif. Dan ketika kita mendengarkan jawaban itu bertolak belakang dengan apa yang kita dapatkan.

Sehingga hampir mayoritas para inisiator interpelasi tidak puas,” kata Safaruddin kepada Serambinews.com, Sabtu (26/9/2020).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa untuk saat ini pihaknya akan merangkum semua tanggapan anggota DPRA yang berkembang dalam rapat paripurna itu sebelum disampaikan kembali secara tertulis kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Ketidakpuasan teman-teman anggota DPRA akan disampaikan secara tertulis.

Ada beberapa yang memang kita lihat, terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintah tidak mampu terjawab dengan baik dalam jawaban interpelasi, ujar Safaruddin.

Terkait kelanjutannya, Safaruddin mengatakan DPRA akan mengambil sikap dalam rapat paripurna mendatang, apakah menerima atau menolak jawaban interpelasi Nova.

“Saya tidak mau mendahului keputusan lembaga. Yang pasti, dalam paripurna kemarin teman-teman tidak puas atas jawaban Plt,” ungkap dia. (*)