Breaking News:

Berita Banda SAceh

Paripurna Interpelasi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA Minta Bansos Rp 1,3 T Dalam Bentuk BLT

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh, H Ali Basrah Spd MSi, meminta kepada Pemerintah Aceh untuk bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 1,3 Triliun..

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Ardian (tengah), Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA, Ali Basrah SPd MSi, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, Tiyong, dan Safaruddin pada saat di ruang kerja Dirjen Bangda pada tanggal 16 September 2020 yang ikut dihadiri dua Pimpim DPR Aceh dan sembilan pimpinan Fraksi DPR Aceh. 

 

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh, H Ali Basrah SPd MSi, meminta kepada Pemerintah Aceh untuk bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 1,3 Triliun diberikan saja dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diutarakan, H Ali Basrah, pada saat rapat paripurna interpelasi ruang sidang paripurna DPR Aceh pada Jumat (25/9/2020) yang lalu.

"Saya telah meminta sebaiknya dana untuk jaring pengaman sosial (Bansos) sebesar Rp 1.385.209.243.570 diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT),"Ujar Ali Basrah, kepada Serambinews.com, Minggu (27/9/2020).

Alasannya, kata Ali Basrah, jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat penggunaannya (pemanfaatannya) sesuai dengan apa yang dibutuhan oleh masyarakat tersebut.

Tetapi, kalau kita bantu dalam bentuk barang, belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan, nilai uang yang dibelanjakan oleh Pemerintah tentunya berbeda nilainya ketika menjadi barang diberikan kepada masyarakat.

"Ini untuk menghindar potensi masalah yang berdampak hukum dikemudian hari dan juga bantuan dalam bentuk barang sangat rawan terjadinya korupsi," ujar Ali Basrah.

Dikatakan Ali Basrah yang juga Sekretaris DPD I Golkar Aceh ini, bansos berbentuk BLT itu telah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing.

Lanjut Ali Basrah, dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis rawan terjadinya korupsi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved