Paripurna Interpelasi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA Minta Bansos Rp 1,3 T Dalam Bentuk BLT

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh, H Ali Basrah SPd MSi, meminta kepada Pemerintah Aceh untuk bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 1,3 Triliun diberikan saja dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diutarakan, H Ali Basrah, pada saat rapat paripurna interpelasi ruang sidang paripurna DPR Aceh pada Jumat (25/9/2020) yang lalu.

"Saya telah meminta sebaiknya dana untuk jaring pengaman sosial (Bansos) sebesar Rp 1.385.209.243.570 diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT),"Ujar Ali Basrah, kepada Serambinews.com, Minggu (27/9/2020).

Alasannya, kata Ali Basrah, jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat penggunaannya (pemanfaatannya) sesuai dengan apa yang dibutuhan oleh masyarakat tersebut.

Tetapi, kalau kita bantu dalam bentuk barang, belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan, nilai uang yang dibelanjakan oleh Pemerintah tentunya berbeda nilainya ketika menjadi barang diberikan kepada masyarakat.

"Ini untuk menghindar potensi masalah yang berdampak hukum dikemudian hari dan juga bantuan dalam bentuk barang sangat rawan terjadinya korupsi," ujar Ali Basrah.

Dikatakan Ali Basrah yang juga Sekretaris DPD I Golkar Aceh ini, bansos berbentuk BLT itu telah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing.

Lanjut Ali Basrah, dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis rawan terjadinya korupsi.

Kita khawatirkan apabila bansos dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum ketentuan untuk meraup keuntungan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Makanya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA Dapil 8 (Agara-Gayo Lues) ini menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh agar bantuan Bansos diberikan bentuk BLT.

Ditanyai Serambi soal realisasi/rincian program dan kegiatan penggunaan anggaran Bansos tersebut, Ali Basrah, menyatakan, sampai saat ini, Minggu (27/9/2020) DPRA belum menerima laporan secara terinci soal realisasi belanja tidak terduga (BTT) Refocusing Pemerintah Aceh tahun 2020.

Menurut Ali Basrah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Muhammad Ardian, Dirjen Bina Keuangan Daerah di ruang kerja Dirjen Bangda Kementerian dalam Negeri Jakarta pada tanggal 16 September 2020 yang ikut dihadiri dua Pimpim DPR Aceh dan sembilan pimpinan Fraksi.

Untuk penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Aceh untuk penanganan bidang kesehatan Rp 887.846.417.056.00. Dari jumlah itu yang terealisaai Rp 45.295.122.694.00.