Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Instruksi Mendagri, Plt dan Pjs Kepala Daerah Cegah Potensi Konflik dan Harus Netral

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penjabat...

For Serambinews.com
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penjabat Sementara (Pjs) agar mencegah terjadinya potensi konflik, salah satunya dengan cara menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020

 Mendagri tidak segan-segan akan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar.

“Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti. Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu pasangan calon atau dua-tiga pasangan calon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual dari Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, pada Rabu, (30/09/2020).

Berikutnya, Mendagri juga meminta para kepala daerah definitif yang tidak ikut bertarung kembali dalam kontestasi, agar menjadikan momentum Pilkada kali ini sebagai sarana mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan Covid-19.

“(Ini) momentum bagi rekan-rekan kepala daerah yang definitif untuk menggerakkan memobilisasi masyarakat untuk melawan Covid dengan memanfaatkan para paslon (pasangan calon) dan para tim suksesnya ini menjadi agen-agen perlawanan Covid,” imbau Mendagri.

Kemudian, Mendagri juga meminta kepada seluruh kepala daerah tersebut, termasuk Plt dan Pjs Kepala daerah untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah agar protokol kesehatan yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) benar-benar diterapkan dengan baik. Untuk itu, Mendagri meminta mereka agar melakukan rapat analisa dan evaluasi secara berkala.

“Rangkul semua pihak dan lakukan langkah-langkah koordinasi secara rutin, paling tidak di-anev secara mingguan. Kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang. Rapat umum sudah jelas itu dilarang total, dan dianjurkan menggunakan media daring. Di beberapa daerah paslon ini memberikan contoh-contoh yang bagus,” imbuh Mendagri.(*)

 

KONI Aceh Targetkan 15 Emas pada PON Papua

Peringati HUT Ke-75 TNI, Kodim 0107/Aceh Selatan Tanam Pohon untuk Penghijauan

BREAKING NEWS - Polres Subulussalam Tangkap Tiga Pria Saat Asik Nyabu, Sempat Hendak Buang BB

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved