Pilpres AS 2020
Twitter Hapus 130 Akun di Iran, Berupaya Mengganggu Debat Capres AS 2020
Jejaring sosial Twitter Inc, Rabu (30/9/2020) menghapus 130 akun di Iran. Dengan alasan berusaha mengganggu debat pertama presiden AS antara Presiden
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Jejaring sosial Twitter Inc, Rabu (30/9/2020) menghapus 130 akun di Iran.
Dengan alasan berusaha mengganggu debat pertama presiden AS antara Presiden Donald Trump dan capres Demokrat Joe Biden.
Twitter menghapus akun tersebut, yang tampaknya berasal dari Iran, berdasarkan laporan Biro Investigasi Federal (FBI) AS,.
Akun-akun tersebut memiliki keterlibatan yang sangat rendah dan tidak berdampak pada percakapan publik, kata raksasa media sosial itu, lansir Reuters, Kamis (1/10/2020).
Ditambahkan, akun dan kontennya akan dipublikasikan secara penuh setelah penyelidikan selesai.
Salah satu tweet itu bertuliskan "Apakah Anda menonton For Fun juga?"
Menunjukkan representasi grafis tentang mengapa pemilih berencana untuk menonton debat, menurut contoh tweet yang dibagikan oleh Twitter.
• Debat Pilpres AS 2020, Donald Trump Dukung Kendaraan Listrik
• Empat Momen Debat Perdana Pilpres AS, Joe Biden Sebut Donald Trump Badut dan Minta Tutup Mulut
• Debat Capres Amerika Serikat Panas Saling Hina, Joe Biden: Donald Trump Badut dan “Anak Anjing”
Minggu lalu, Twitter mengatakan bekerja dengan Facebook Inc untuk mengidentifikasi dan menghapus 350 akun yang dapat digunakan oleh dinas intelijen Rusia.
Untuk membocorkan dokumen yang diretas sebagai bagian dari upaya untuk mengganggu pemilu AS mendatang.
Kedua perusahaan tersebut mengatakan salah satu jaringan telah diidentifikasi menyusul tip dari FBI.
FBI telah memperingatkan aktor asing dan penjahat dunia maya kemungkinan besar menyebarkan disinformasi tentang hasil pemilihan presiden (Pilpres) pada 3 November 2020.
Selama dua tahun terakhir, sejak pemilu paruh waktu AS 2018, pejabat senior intelijen AS telah secara terbuka meramalkan peretas Rusia, China, Iran, serta Korea Utara akan menargetkan pemilu presiden AS 2020.
Perusahaan media sosial telah lama berada di bawah tekanan untuk memerangi kesalahan informasi setelah badan intelijen AS memutuskan Rusia menggunakan platform untuk ikut campur dalam pemungutan suara 2016.
Tuduhan itu langsung dibantah oleh Moskow.(*)
