Breaking News:

Haba Senator

Fachrul Razi: Konflik Kehutanan & Reforma Agraria Diselesaikan melalui Tim Kerja Bersama KLHK

Faktor lain, tidak adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan y

SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Jalannya Rapat Kerja Komite I dan KLHK 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di daerah tidak berjalan dengan baik seperti diharapkan.

Lebih dari 20% dari kawasan hutan terkait dalam sengketa izin pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit.

Faktor lain, tidak adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi. Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan Hutan.

Guna mengatasi persoalan ini Komite I DPD RI, sepakat membentuk Tim Kerja bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Tim Kerja ini nantinya menjadi wadah alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan sekaligus mendorong percepatan Reforma Agraria dan perhutanan sosial di daerah.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan RI, Selasa (6/10/2020). Rapat Kerja dipimpin Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga. Hadir juga anggota Komite I DPD RI antara lain Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Pababari, Husain Alting, dan Abdurrahman Thoha.

Pemko Langsa Nilai Program Rumah Dataku Jadi Acuan Pembangunan Sebuah Wilayah

VIDEO Sepinya Bandara Kualanamu, Ini Penampakanya Setelah 8 Bulan Pandemi

VIDEO Warga Singkil Tanam Sayur Hidroponik, Bangkit dari Pandemi hingga Raup Jutaan Rupiah

Sementara dari KLHK dihadiri Menteri Siti Nurbaya Bakar, didampingi Sekjen KLHK; Inspektorat Jenderal; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Dirjen Hutan Produksi Lestari; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan sejumlah Staf Ahli beserta jajarannya.

Komite I berpandangan bahwa hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Namun dalam praktiknya pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan yang salah satunya adalah konflik kehutanan. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dana berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Daerah sangat dibutuhkan.

Dalam kesimpulan rapat kerja, disebutkan bahwa Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah; Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan; Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved