Breaking News:

Soal Draf UU Cipta Kerja tak Dibagikan Saat Rapat Paripurna, Begini Tanggapan Sekjen DPR

Polemik Draf UU Cipta Kerja tak Dibagikan Saat Rapat Paripurna, Begini Tanggapan Sekjen DPR

Editor: Muhammad Hadi
(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Sekjen DPR Indra Iskandar saat ditemui di ruang kerjanya, gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). 

SERAMBINEWS.COM - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, dalam tata tertib DPR tidak ada kewajiban membagikan draf final rancangan undang-undang (RUU) kepada seluruh anggota saat pembahasan dalam Rapat Paripurna.

Sebab, menurut Indra, RUU tersebut telah disepakati seluruh fraksi bersama pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat I.

Hal itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota DPR yang menyebut draf RUU Cipta Kerja tidak dibagikan saat Rapat Paripurna.

"Enggak wajib (draf dibagikan), kan di tingkat satu, di Baleg semua fraksi sudah dibahas," kata Indra saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

Netizen Indonesia Salah Sasaran, Mau Serbu DPR Soal UU Cipta Kerja, Malah Serang Akun Rapper Korsel

Indra juga menilai tak ada urgensi untuk membagikan draf RUU dalam Rapat Paripurna.

Sedangkan setelah pengesahan, draf RUU harus disempurnakan.

"Urgensi dibagikan juga apa? Karena sudah disetujui (Rapat) Paripurna itu nanti harus kita perbaiki lagi formatnya dan sebagainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, saat ini draf final UU Cipta Kerja masih dirapikan.

Setelah itu, draf tersebut diserahkan ke presiden untuk diundangkan dan disampaikan ke publik.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved