Dua Ketua Komisi DPR Aceh Tampil di Webinar Forum PRB, Angkat Isu Anggaran Kebencanaan

"Peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh menghadapi bencana tidak hanya sebatas konsep tapi harus diekseskusi, termasuk dukungan anggaran," kata Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani.

Laporan Mursal Ismail | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dua Ketua Komisi DPR Aceh, yaitu Ketua Komisi III Khairil Syahrial ST MAP dan Ketua Komisi V M Rizal Falevi Kirani mengingatkan Pemerintah Aceh lebih serius merespons isu-isu kebencanaan termasuk pengalokasian anggaran dan penguatan kapasitas Forum PRB yang fokus pada tugas-tugas pengurangan risiko.

Webinar bertema ‘Tetap Tangguh di Tengah Pandemi (Sinergitas/Konsolidasi Penguatan Forum PRB Aceh) digelar Forum PRB Aceh, Sabtu malam, 10 Oktober 2020.

Kegiatan yang berlangsung hampir tiga jam itu dipandu Risma Sunarty S.Si, M.Si menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ir Sunawardi, M.Si, Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial yang juga Ketua Forum PRB Pidie, dan Ketua Forum PRB Aceh Nasir Nurdin.

Selain diikuti peserta dari kalangan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) se-Aceh, akademisi, pegiat kebencanaan juga masyarakat umum.

Sejumlah peserta dari luar provinsi yang fokus pada isu-isu kebencanaan juga bergabung pada kegiatan tersebut.

Baca juga: VIRAL Polisi Jemur Puluhan Pria Diduga Pendemo di Aspal, Fadli Zon: Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Baca juga: Pidie Evaluasi Belajar Daring  

Ketua Forum PRB Aceh, Nasir Nurdin melaporkan tentang perjalanan organisasi sejak 2010 hingga melahirkan kepengurusan periode kedua melalui kongres pada 24 Mei 2017.

"Kita terus bersinergi untuk tugas-tugas yang terkait pengurangan risiko bencana termasuk kegiatan sosial. Alhamdulillah, kini Forum PRB Aceh juga sudah memiliki payung hukum berupa Pergub Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tugas pokok dan fungsi termasuk koordinasi dengan Forum PRB Kabupaten/Kota," kata Nasir Nurdin.  

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani memberikan perhatian khusus untuk tugas-tugas yang terkait pengurangan risiko bencana oleh oleh organisasi Forum PRB.

Menurut Falevi, paradigma penanganan bencana sudah berubah dari responsif (fokus ketika bencana terjadi) ke preventif (pencegahan untuk pengurangan risiko).

Terkait dengan itu, lanjut Falevi, kehadiran Forum PRB menjadi begitu penting untuk melakukan advokasi pengurangan risiko dan sekaligus melahirkan masyarakat tangguh menghadapi berbagai macam bencana.

Baca juga: Truk Muatan Cangkang Sawit Terbalik dan Hantam Rumah Warga di Aceh Timur

“Sebaik apapun program untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana, saya pikir sulit berjalan tanpa dukungan anggaran,” tandas Falevi.

Dalam diskusi-diskusi lanjutan terkait kebencanaan, Falevi menyarankan agar Sekda Aceh selaku Kepala BPBA bisa hadir langsung.

“Akan sangat banyak pertanyaan dan masukan terkait kebencanaan. Beliau selaku Kepala Badan harus mendengar langsung sehingga tidak muncul kondisi seperti sekarang di mana anggaran yang seharusnya prioritas untuk kebencanaan termasuk untuk mitigasi juga ikut di-refocusing,” tandas Falevi.

Falevi menegaskan, peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh menghadapi bencana tidak hanya sebatas konsep tapi harus diekseskusi, termasuk dengan dukungan anggaran.

“Forum PRB sebagai mitra strategis pemerintah harus terus fokus untuk tugas-tugas advokasi guna terciptanya masyarakat tangguh bencana hingga ke tingkat gampong. Kami di legislatif siap mendukung,” tandas Ketua Komisi V DPR Aceh.

Baca juga: BERITA POPULER - Ibu Muda Diperkosa dan Anaknya Dibunuh, 6 ABG Mesum 4 Hari, Pencari Bunga Tersesat

Hampir senada dengan Falevi, Ketua Komisi III DPR Aceh, Khairil Syahrial yang juga berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum PRB Pidie mengingatkan pemerintah tentang berbagai potensi bencana di Aceh.

“Kalau semua anggaran direfocusing, kalau terjadi bencana dari mana uangnya,” kata Khairil.

Melalui forum tersebut, Khairil meminta Pemerintah Aceh bisa mengumumkan berapa besar dana cadangan untuk kepentingan darurat bencana.

“Kepala BPKA tak pernah datang ketika kami undang. Kami tak pernah tahu berapa cadangan dana kebencanaan,” ungkap Khairil.

Khairil juga berharap pemerintah terus mensupport Forum PRB dalam melaksanakan fungsinya dalam membangun kesadaran dan kepedulian semua elemen untuk bertanggungjawab terhadap aksi-aksi pengurangan risiko bencana.

Baca juga: Penyegelan Kantor Mopoli Berlanjut  

“Forum PRB Aceh juga sudah memiliki payung hukum berupa Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ini perlu segera disosialisasikan ke kabupaten/kota untuk kepentingan koordinasi,” kata Khairil.

Tetap Mendukung

Kalak BPBA, Ir Sunawardi M.Si selaku narasumber dari pemerintah merincikan 16 jenis bencana di Aceh yang menjadi fokus perhatian pihaknya untuk tahun 2020-2022.

Ke-16 jenis bencana tersebut meliputi gempa bumi, tsunami, latusan gunung api, banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi/rob.

Berikutnya, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi, kebakaran permukiman, kebkaran hutan dan lahan, cesar, likuifaksi, dan hujan es.

Baca juga: Terkait Omnibus Law, Aliansi Buruh dan Mahasiswa Pertanyakan Sikap DPRK Aceh Tamiang

Sunawardi juga menegaskan tentang paradigma penanganan bencana dari responsif ke preventif, di mana untuk tugas-tugas itu Pemerintah Aceh (BPBA) bersinergi dengan berbagai pihak termasuk penguatan peran Forum PRB Aceh.

Dikatakannya,  pandemi Covid-19 telah memaksa Pemerintah Aceh melakukan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk anggaran untuk kegiatan Forum PRB Aceh tahun 2020, di antaranya untuk membentuk dan penguatan beberapa Forum PRB di kabupaten/kota.

“Kini ketika kita memasuki era new normal, di mana kita sudah dibolehkan berkegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, anggaran sudah terlanjur direfocusing,” ujar Sunawardi.

Menanggapi pertanyaan Ketua Komisi III tentang dana cadangan untuk darurat bencana, Sunawardi mengatakan  tetap disediakan, meski dia harus memastikan lagi berapa besarannya.

Baca juga: Asisten II dan III Positif Covid-19, Kantor Bupati Bener Meriah Diliburkan Selama Tiga Hari

Webinar kebencanaan berdurasi hampir tiga jam itu juga mendapat berbagai masukan, baik dari kalangan internal Forum PRB seperti dari Pengurus Forum PRB Aceh, di antaranya Imran SE MSM, TM Zulfikar, dan unsur Dewan Pakar Dr Ir T Alvisyahrin M.Sc.

Sedangkan dari Pengurus Forum PRB Kabupaten/Kota, di antaranya, Dr Zulfitri MA (Ketua Forum PRB Kota Langsa), Rizal Dinata (Ketua Forum PRB Aceh Jaya), dan Pengurus Forum PRB Pidie Jaya, Mursyidah.

Ikut juga bergabung dalam forum virtual tersebut Ketua IWAPI Aceh, Osie Malia  yang berharap terbangunnya sinergitas lintas organisasi untuk berbagai program pengurangan risiko bencana.

"Ada 70-an peserta yang ikut bergabung. Beberapa di antaranya memberikan tanggapan, masukan, bahkan kritikan terkait penanggulangan bencana dan isu-isu pengurangan risiko," kata Sekretaris Forum PRB Aceh, Muhammad Hasan, S.Si, M.Si didampingi Zainal Abidin Suarja, M.Pd yang menginisiasi webinar tersebut. (*)