Nova Cabut Program Stiker BBM
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, tiba-tiba mencabut program stickering terhadap kendaraan bermotor untuk pengguna
lihat foto
"Namun sekali lagi, selaku operator migas yang taat aturan, Pertamina tetap akan menghentikan program stiker untuk BBM tepat sasaran ini," tegas Roby.
DPRA mengapresiasi kebijakan Pemerintah Aceh yang mencabut Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 540/9186 tentang Program Stickering yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2020 lalu.
"Alhamdulillah. Artinya salah satu materi interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sudah diamini oleh pemerintah," kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, dari Jakarta saat dikonfirmasi Serambi, Jumat (16/10/2020).
Safaruddin menilai, Pemerintah Aceh sudah mulai mendengar suara rakyat. Dia mengatakan, DPRA sebelumnya sudah pernah meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut program stickering, setelah munculnya gelombang protes dari masyarakat.
"Suara rakyat yang disampaikan kepada DPRA sudah didengar dan apa yang disampaikan DPRA melalui hak interpelasi, yang salah satu materinya meminta mencabut program stickering, itu sudah didengar," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dalam kesempatan itu, Safaruddin mengingatkan Pemerintah Aceh agar dalam setiap mengambil kebijakan, lebih mempertimbangkan efek sosiologis kemasyarakatan dibandingkan mengejar publisitas dan popularitas semata.
"Sebelum mengambil kebijakan, formulasi dalam pengambilan kebijakan itu harus detail dengan mempertimbangkan dan memperhatikan nilai sosiologis kemasyaratan," ujar putra Aceh Barat Daya (Abdya) ini.
"Alangkah eloknya jika pemerintah konsultasi dengan DPRA dalam setiap pengambilan kebijakan. Kalau sudah bicara untuk kepentingan rakyat Aceh, tentu kita harus fokus mengelolanya secara bersama-sama," tambah Safaruddin lagi.
Dengan dicabutnya kebijakan stiker tersebut, Safaruddin juga menyampaikan kepada masyarakat Aceh bahwa DPRA sudah bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh.
"Kita mau tunjukan bahwa hari ini DPRA sudah bekerja sesuai dengan fungsinya dalam bentuk pengawasan. Bagi kami, ini sebuah tantangan ke depan. Tentu harapan besar, semua materi interpelasi hendaknya diamini juga," pinta dia.
Wakil Ketua DPRA menyakini, ke depan akan ada kejutan lainnya dari Pemerintah Aceh. Kejutan itu bisa berupa pencabutan kebijakan lain yang dinilai tidak populis dan tidak menguntungkan masyarakat Aceh.
"Bagi kita, kebijakan ini ibarat gol bunuh diri yang akhirnya mereka anulir sendiri. Ketika banyak orang kritik tapi tidak didengar, tapi setelah sekian lama mungkin pemerintah melihat ada benar juga kritik-kritik kemarin," imbuhnya. (mun/mas)
