Massa Demonstran Gebrak Kantor Gubernur Aceh, Desak Pemerintah Usut Kasus Dugaan Amoral di Simeulue

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Massa mahasiswa dan Ormas Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (GEMPAR) Kabupaten Simeulue, melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh Senin (19/10/2020).

Massa demonstran tersebut meminta kejelasan serta kepastian hukum dari Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah terhadap kasus amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue, Erli Hasyim.

Massa yang sebelumnya berunjuk rasa di Mapolda Aceh, terkait berselamaknya kasus korupsi di Kabupaten Simeulue itu, juga mendapat pengawal aparat keamananan dari Polresta Banda Aceh serta petugas Satpol PP Provinsi Aceh.

Begitu tiba di sana para pengunjuk rasa diterima oleh Saifullah Abdulgani mewakili Plt Gubernur Aceh.

Penanggung jawab aksi Zulhamzah yang juga Ketua Ormas GEMPAR Kabupaten Simeulue dalam orasinya menyampaikan bukan hanya persoalan kasus korupsi yang belum tuntas diusut di Simeulue dengan melibatkan aktor intelektual yang sama sekali belum tersentuh hukum.

Tapi, masalah amoral yang diduga melibatkan oknum pimpinan  di pemerintahan di sana juga dinilai masih mangkrak.

“Kasusnya sudah setahun yang lalu terjadi dan kami berdiri di sini hari ini, tepat setahun yang lalu kami berdiri. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali,” kata Zulhamzah.

Baca juga: VIDEO - Artileri Armenia Serang Pabrik Kapas Azerbaijan di Tartar

Baca juga: Inspeksi Sejumlah Proyek, Bupati Bireuen Muzakkar A Gani Ingatkan Harus Siap Tepat Waktu

Baca juga: VIDEO - Tanda Pembebasan Kota Fizuli, Azerbaijan Sita Senjata dan Peralatan Perang Armenia

Ia menerangkan, kalau memang kasus amoral tersebut terbukti, maka para demonstran meminta kepastian hukum dari Pemerintah Aceh, khususnya Plt Gubernur Aceh dalam hal tersebut agar memproses pelakunya. Sehingga jangan sampai terkesan hukum itu hanya tajam ke bawah tumpul ke atas.

“Kami sudah mengadu kemana-mana. Ke Dinas Syariat Islam serta ke berbagai pihak lainnya, tapi hingga hari ini kasus ini sepertinya kurang serius diusut. Apa karena yang bersangkutan seorang pejabat, sehingga para pihak tidak memprosesnya. Tentu kasus itu berbeda kalau jatuh kepada kami orang kecil, mungkin dalam waktu 10 atau 20 hari sudah tuntas dan langsung mendapat hukuman cambuk,” terangnya.

Namun, bagaimana bila pejabat yang melakukan tindakan amoral tersebut, apa juga diperlakukan sama di mata hukum, tanya Zulhamzah. “Kepada siapa kita harus mencari keadilan.

" Kalau hukum ini hanya berlaku untuk orang kecil. Sementara para pejabat sama sekali tidak tersentuh hukum,” ungkap Zulhamzah.

Orator lainnya mengungkapkan Aceh yang menerapkan Hukum Syariat Islam dan bila ditemukan mesum atau khalwat, berdua-duaan, baik dia itu dia seorang pejabat, seorang pedagang, tukang besi, tukang kayu, nelayan serta penarik becak, bila ditemukan melanggar hal itu wajib dicambuk.