Terkait Kelebihan Bayar SPPD, Massa Demo DPRK Simeulue

Dalam aksi damai itu, massa yang didominasi mahasiswa dan mahasiswi Simelue ini mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan di wilayah ini.

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Mahasiswa Bersama Buruh (Amarah) melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRK Simeulue, Sinabang, Senin (19/10/2020).

Dalam aksi damai itu, massa yang didominasi mahasiswa dan mahasiswi Simelue ini mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan di wilayah ini.

Setiba di depan Gedung DPRK Simeulue, orator aksi langsung meneriaki para anggota dewan untuk menemui mereka dan apabila tidak keluar massa mengancam akan menduduki kantor dewan.

Namun demikian, selang beberapa waktu kemudian Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi, didampingi sejumlah anggota dewan menjupai pengunjuk rasa.

Salah satu orator aksi, Isra Fua'ddi, menegaskan bahwa aksi Amarah merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPRK Simeulue, terkait dugaan kelebihan bayar SPPD tahun 2019, sesuai hasil LHP BPK RI Perwakilan Aceh.

"Yang kami mau kasus ini diusut tuntas," katanya.

Baca juga: Mengobati Kanker Serviks Sesuai Stadium, Simak Obat-obat Alami dan Mengatasinya

Baca juga: Bahas Masalah Umrah dan Haji di Era Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Kemenag Aceh

Baca juga: Gempa Bumi Tektonik 5,4 SR Guncang Simeulue, Kedalaman 10 Km, tidak Berpotensi Tsunami

Mahasiswa Simeulue juga Demo di Banda Aceh

Sementara itu di Banda Aceh, puluhan mahasiswa Simeulue serta massa dari organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat (Ormas GEMPAR) Simeulue, juga berdemo.

Mereka melancarkan aksi unjuk rasa ke halaman Mapolda Aceh, Senin (19/10/2020).

Pengunjuk rasa itu meminta Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Simeulue.

Dari sejumlah kasus korupsi yang dipersoalkan para pengunjuk rasa tersebut, pertama kasus dugaan korupsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2017 senilai Rp 10,7 miliar.

Dari laporan dan hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, ditemukan kerugian negara senilai Rp 5,5 miliar.

Bahkan Polda Aceh, dalam hal itu ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Aceh sudah menetapkan lima tersangka yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, menurut para demonstran, aktor utamanya disebut-sebut ada dugaan keterlibatan Bupati Simeulue, teriak para pengunjuk rasa, sehingga tidak tersentuh.

Lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut diduga ‘tahan badan’ untuk melindungi pimpinan mereka yang disinyalir terlibat.

Demikian diungkapkan penanggung jawab aksi Zulhamzah, yang juga Ketua Ormas GEMPAR Kabupaten Simeulue saat menyampaikan orasinya.

Para pengunjuk rasa tersebut juga mempertanyakan kasus korupsi tahun 2018 dengan besaran dana Rp 2,8 miliar yang tidak diproses sama sekali oleh Polda Aceh.

Zulhamzah pun menduga ada upaya melindungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue Tahun 2018.

“Polda Aceh hanya memeriksa kasus korupsi tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar, hasil dari perhitungan kerugian negara oleh BPKP Aceh sebesar, Rp 5,5 miliar.

Tapi, mengapa kasus korupsi tahun 2018 dengan dana Rp 2,8 miliar tidak diproses sama sekali oleh Polda Aceh,” terang Zulhamzah.

Lalu, sebutnya dari investigasi yang dilakukan GEMPAR Simeulue, dan Rp 2,8 miliar tahun 2018 yang dikorupsi itu dengan dalih proyek pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, 100 persen fiktif.

Baca juga: Anakku Komandanku, Anggota TNI Hormat Pada Anaknya yang Lulus Perwira, Ini Cerita Haru Dibaliknya

“Artinya, pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut semuanya fiktif. Tidak ada satu pun pemeliharaan jalan dan jembatan yang dibangun atau dikerjakan.

Harusnya, kasus korupsi 2018 ini juga harus diusut oleh Polda Aceh, karena besar dugaan ini juga terlibat Bupati Simeulue,” teriak Zulhamzah.

Masyarakat Simeulue pun mengaku optimis, lanjut Zulhamzah serta percaya dengan penangganan korupsi yang tengah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh di bawah pimpinan Kombes Pol Margiyanta SH.

“Terkhusus kepada Pak Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, kami mohon untuk memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang saat ini berselemak di Kabupaten Simeulue.

Bayangkan saja 21 tahun Kabupaten Simeulue defenitif, semakin hari semakin hancur,” pungkas Zulhamzah.

Kehadiran para demonstran yang merupakan mahasiswa Simeulue di Banda Aceh serta Ormas GEMPAR itu pun dikawal ketat personel Polda dan Polresta Banda Aceh.

Aksi damai itu pun mendapat apresiasi dari aparat kepolisian, karena berlangsung dengan tertib dan damai. Lalu, dari penyampaian bahasanya pun dinilai santun dan menunjukkan sebagai orang-orang yang berpendidikan.

“Kami mengapresiasi demo saudara-saudara hari ini. Harusnya demo seperti ini yang diharapkan dan ini harus menjadi contoh, karena perlu diketahui menyampaikan aspirasi itu hak semua orang dan dijamin oleh hukum.

Tapi, tidak anarksi,” pungkas AKBP M Yusuf, Kasubdit Binsatpam Polsus, Ditbinmas Polda Aceh yang menerima aspirasi para demonstran.

Ia pun berjanji akan meneruskan pesan dan aspirasi serta petisi yang diminta oleh demonstran untuk disampaikan langsung ke Kapolda Aceh,  Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, terkait dugaan maraknya kasus korupsi di Kabupaten Simeulue.(*)