Berita Kutaraja
Anggota DPR Ini Bahas Lahan untuk Eks Kombatan GAM & Sengketa Batas Tanah Unsyiah-UIN di BPN Aceh
Politisi PKS ini menginginkan, peruntukan lahan bagi eks kombatan GAM segera terealisasi sebagai penyempurnaan proses reintegrasi pasca konflik Aceh.
Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI, M Nasir Djamil melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Aceh, Senin (19/10/2020).
Kedatangan Nasir Djamil diterima oleh Kepala Wilayah BPN Aceh dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kota se-Aceh.
Salah satu yang dibicarakan dalam kunjungan kerja tersebut adalah terkait implementasi peruntukan lahan bagi mantan kombatan GAM dan berbagai permasalahan konflik agraria di Aceh.
Politisi PKS ini menginginkan, peruntukan lahan bagi mantan kombatan GAM segera terealisasi sebagai penyempurnaan proses reintegrasi pasca konflik Aceh.
"Saya punya harapan agar akhir tahun ini sudah ada titik terang terkait lahan-lahan yang akan diberikan kepada para mantan kombatan dan mantan korban konflik," ujar Nasir kepada Serambinews.com dalam rilisnya, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Api Pembakaran Sampah Ludeskan Kandang Ayam Warga Blower, Ini Imbauan Petugas
Baca juga: Sampel Swab 10 Warga Agara Diperiksa Lab Penyakit Infeksi Unsyiah, Empat Dinyatakan Positif Covid-19
Baca juga: VIDEO Taklukkan Gelombang Laut, Dermaga dan Muara Jadi Ujian Lain Transportasi Pulo Aceh
Sedangkan BPN/ATR Wilayah Aceh menyebutkan, hingga saat ini implementasi peruntukan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih terkendala pada ketersediaan lahan dan data penerima lahan yang valid.
Dalam kunjungan tersebut, Nasir Djamil juga menyinggung konflik agraria yang menjadi perhatian publik.
Di antaranya kasus perselisihan batas tanah kampusantara Unsyiah dengan UIN Ar-raniry, dan perselisihan tanah antara TNI dengan masyarakat di Lambaro Skep, serta sengketa lahan HGU Cemerlang Abadi di Abdya.
"Saya berharap BPN dapat mendampingi dan memberikan advis terhadap berbagai konflik agraria, sehingga keberadaan BPN semakin bermanfaat bagi masyarakat" tutup M Nasir Djamil.(*)