Pemerintah India Tutup Surat Kabar Terbesar Kashmir Times, AS Keluarkan Kecaman Keras

Ishfaq Tantray, Sekretaris Jenderal Klub Pers Kashmir (KPC) yang berbasis di Srinagar, menggambarkan langkah tersebut sebagai serangan" pemerintah terhadap media di lembah itu.

“Tindakan tersebut jelas merupakan balas dendam terhadap jurnalis independen dan media, karena mereka tidak ingin media dan suara independen berfungsi dengan bebas," ujarnya.

Baca juga: Aishwarya Sridhar Jadi Wanita India Pertama Peraih Penghargaan Wildlife Photographer of the Year

Bhasin bukan orang baru dalam kekacauan dan telah berselisih dengan pemerintah sejak Agustus tahun lalu.

Ketika dia menentang blokade komunikasi dan pembungkaman media yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, di Mahkamah Agung, setelah pencabutan status khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019.

Sehari sebelumnya, menjelang pencabutan status semi-otonom dan konstitusional wilayah tersebut, New Delhi melancarkan tindakan keras di seluruh lembah Jammu dan Kashmir.

Menahan beberapa pemimpin politik dan menangguhkan hak-hak dasar konstitusional dan demokratis orang-orang.

Selama berbulan-bulan, seluruh wilayah, khususnya lembah, tidak memiliki layanan internet dan telekomunikasi, sehingga penerbitan surat kabar hampir tidak mungkin dilakukan.

“Kenapa kami diincar karena kami tetap menjaga tradisi menjaga kemandirian meski keuangan kami kendor," ujar Bhasin.

"Kami terus berbicara secara kritis tentang kebijakan dan tindakan pemerintah dan mencoba untuk menyuarakan sebanyak mungkin suara orang, ” tambahnya.

KT pertama kali didirikan sebagai mingguan pada tahun 1954 dan menjadi surat kabar harian pada tahun 1964.

Mayoritas media di Kashmir beroperasi dari gedung-gedung yang dialokasikan oleh pemerintah.

Dengan kantor pusatnya di Jammu, KT memindahkan kantor biro di Srinagar ke alamatnya saat ini pada tahun 1993 ketika diberi ruang oleh pemerintah.

Hingga saat ini, KT adalah yang terbesar yang diedarkan setiap hari dengan 2 juta langganan di wilayah tersebut dan memiliki reputasi sebagai kunci urusan Kashmir.

Bhasin mengatakan pemerintah berhenti beriklan dengan surat kabar itu pada Agustus tahun lalu sebagai pembalasan atas penolakannya terhadap pelarangan internet di pengadilan puncak.

Baca juga: Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Tersesat di Ladakh, Tentara India Langsung Tangkap

Segera setelah itu, dia harus menutup edisi cetaknya di Jammu dan Srinagar dan surat kabar membayar harga karena menjadi suara rakyat.