Sekda Aceh Selatan Diisukan akan Diganti, Sudah 4 Tahun Menjabat, Ini Penjelasan Asisten III 

Hal ini sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh. 

“Kita Aceh ada keistimewaan, yakni PP Nomor 58 tahun 2009, jadi tidak mesti diumumkan secara terbuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Selatan, Munharsam SE, mengakui tidak tahu dengan informasi tersebut.

“Tidak ada seleksi calon Sekda. Jika ada pasti harus diumumkan secara terbuka sesuai aturan perundang – undangan berlaku,” jelas Munharsam.

 Disinggung mengenai informasi adanya uji kompetensi (UKom) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemkab Aceh Selatan baru – baru ini, awalnya Munharsam juga membantah.

Namun akhirnya Munharsam mengakui bahwa UKom itu bukan seleksi untuk jabatan Sekda.

“Ya, memang saya dapat undangan disuruh ikut UKom, ya berdasarkan undangan itu saya ikut, Cuma kalau untuk calon Sekda saya tidak tahu,” ungkapnya.

Kepada Serambinews.com, Munharsam mengaku persoalan lelang jabatan Sekda tersebut bukan kewenangan BKPSDM Aceh Selatan, melainkan kewenangan Bupati selaku Pimpinan Daerah.

“Ya, kalau persoalan itu langsung aja konfirmasi sama Bapak Bupati atau Bapak Sekda, karena untuk jabatan Sekda itu kewenangan Bupati,” jelasanya singkat.

Informasi yang berkembang di masyarakat, ada tiga pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Aceh Selatan yang mengikuti UKom JPT Pratama, yakni Drs HT Darisman, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Setdakab Aceh Selatan, Suhasmi S.Sos MM, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, dan Munhar Syam SE, Kepala BKPSDM Aceh Selatan.

 Sedangkan, H Nasjuddin SH MM yang juga mendapatkan undangan pemanggilan sebagai peserta UKom JPT Pratama dari Bupati Aceh Selatan dilaporkan berhalangan hadir.

Akibatnya, menurut informasi yang berkembang hanya ada tiga nama yang disebut – sebut sebagai calon Sekda yang diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat melalui Gubernur Aceh.

Hingga berita ini ditunkan, Serambinews.com belum berhasil meminta penjelasan dari Bupati Aceh Selatan terkait informasi yang sudah berkembang luas di kalangan masyarakat tersebut.

Demikian juga dengan Sekda Aceh Selatan, H Nasjuddin SH MM, yang berusaha dijumpai pada Selasa (20/10/2020) belum juga berhasil ditemui untuk dikonfirmasi karenakan sedang menerima tamu. (*)