Berita Banda Aceh
Mau Layanan Kesehatan Maksimal? Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan RI
“Kami mengajak seluruh masyarakat dapat patuh pajak, sebab dengan menuntaskan kewajiban tersebut akan dapat meningkatkan pelayanan pada semua sektor,”
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
Selain itu, pelayanan kesehatan dengan mengunakan JKN juga mendapat perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
KPK RI rutin melakukan riset dan pengawasan, terhadap adanya kecurangan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan JKN.
Sementara Perwakilan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK RI, Kunto Ariawan mengatakan, Potensi kecurangan di sektor kesehatan cukup tinggi. Hal itu karena sektor kesehatan penuh ketidakpastian.
Selain itu, dampak kesehatan sangat luas, misalnya saat ini sedang pandemi Covid-19, maka kesehatan dampaknya sampai ke ekonomi.
Diakui Kunto, kecurangan sangat tinggi, belum lagi dengan adanya miss informasi.
"Ada informasi yang diberikan tidak sepenuhnya," ujarnya.
Katanya, ada beberapa modus korupsi yang berpotensi di sektor kesehatan, yaitu pasien palsu, tapi tetap ditagihkan, tidak hadirnya petugas kesehatan.
Lalu ada tagihan yang tidak sesuai, yaitu adanya pengembangan tagihan lebih ke pasien atau konspirasi.
Misalnya, pasien menggunakan kartu asuransi orang lain.
"Kalau tidak dicegah, maka jadi korupsi yang besar lagi," ujarnya.
Dalam kegiatan workshop yang berlangsung secara daring tersebut, turut diikuti Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banda Aceh, dr Neni Fajar. (*)
Baca juga: VIDEO Diduga Dihipnotis, Pria Ini Diminta Isikan Pulsa 2 Juta Rupiah