Breaking News:

Berita Aceh Selatan

Terkait Tudingan KPA Soal 'Permainan' Pengadaan bibit Ikan, Pejabat DKP Aceh Bantah Dipanggil Polda

Kuasa Pengguna Anggaran di DKP Aceh, Aliman membantah dirinya telah dipanggil pihak Polda Aceh terkait pengadaan bibit dan pakan ikan.

Penulis: Taufik Zass | Editor: Taufik Hidayat
Foto Sertu Anwar Fuadi Babinsa Kodim 0104/Atim
Tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh saat menyerahkan bantuan bibit ikan bandeng dan udang kepada kelompok tani tambak. 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP) Aceh, Aliman, membantah pernyataan Juru Bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara yang mengatakan dirinya Senin (26/10/2020) kemarin telah dipanggil Polda Aceh untuk dimintai keterangan terkait indikasi permainan dalam pengadaan bibit dan pakan ikan yang bersumber dari dana refocusing APBA 2020.

"Tidak Benar," kata Aliman singkat, Rabu (28/10/2020) menjawab pertanyaan Serambi melalui pesan WhatsApp (WA), terkait informasi yang disampaikan Juru Bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara ke beberapa media massa, yang mengatakan bahwa KPA DKP Aceh telah dipanggil Polda Aceh pada Senin (26/10/2020) terkait indikasi permainan dalam pengadaan bibit dan pakan ikan yang bersumber dari dana refocusing APBA 2020.

Masih terkait dengan informasi yang disampaikan Juru Bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara dalam berita berjudul, "KPA Dukung Kapolda Usut Tuntas Indikasi ‘Permainan’ di DKP Aceh", Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Dr Ir Ilyas MP juga belum berhasil dimintai tanggapannya.

Pasalnya, pesan WhatsApp yang dikirim Serambinews.com, Rabu (28/10/2020) hingga berita ini diturunkan belum mendapat balasan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kaukus Peduli Aceh (KPA) mendukung Kapolda Aceh untuk membongkar dan mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi anggaran refocusing pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

"Kabarnya Kapolda sudah memanggil Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, kemarin, Senin (26/10/2020)," ungkap Juru Bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara kepada, Selasa(27/10/2020) malam.

Baca juga: KPA Dukung Kapolda Usut Tuntas Indikasi ‘Permainan’ di DKP Aceh

Baca juga: Muslim SHI, Pertanyakan Program Kampung Nelayan Maju Kementerian Kelautan dan Perikanan

Baca juga: DKP Aceh Dukung Wilayah Kelola Hukom Adat Laot

Menurutnya, ini langkah kongkret dan responsif Kapolda dalam merespon persoalan yang kini mencuat dipublik yang patut diapresiasi. "Kita berharap persoalan ini segera dibongkar dan diusut tuntas," harapnya.

Menurut Refan kumbara, terjadinya keterlambatan penggunaan dana refokusing di DKP Aceh terindikasi adanya permainan dan ini sudah mencuat ke publik.

"Saat ini publik menilai adanya indikasi permainan dalam pengadaan bibit dan pakan ikan yang bersumber dari dana refokusing APBA 2020," katanya.

Sehingga, menurut Refan, tidak menutup kemungkinan praktek KKN hingga aroma permainan terjadi di instansi tersebut.

Maka menurutnya sudah sangat tepat langkah yang dilakukan Kapolda sebagai penegak hukum untuk memanggil dan meminta penjelasan kepada pihak terkait.

"Ini menunjukkan Kapolda sangat responsif terhadap persoalan yang kini berkembang di publik," ujarnya.

Refan Kumbara juga meminta Kapolda untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan membongkar indikasi permainan diinstansi tersebut.

"Apalagi selama ini kita dengar nama Polda terseret-seret dalam kasus yang mencuat di dinas tersebut. Ini kesempatan Polda Aceh membuktikan kepada publik bahwa Kapolda Aceh komit dalam melakukan penegakan hukum dan memberantas indikasi penyelewengan yang terjadi termasuk pada instansi tersebut. Publik akan menunggu langkah cepat Kapolda," tegasnya.

Refan berharap pemanggilan pihak instansi terkait Senin kemarin, tak berhenti disitu saja dan tidak ditutup-tutupi ke publik.

"Ini bicara integritas penegakan hukum. Maka kita harap akan ada tindak lanjut agar semuanya terang benderang apalagi adanya indikasi pengabaian dan pelanggaran keppres, ini harus dibongkar dan diusut tuntas," jelasnya.

Refan menambahkan, sejauh ini beredar di publik adanya indikasi terjadinya monopoli di SKPA terkait. Terkait isu bahwa terdapat indikasi adanya monopoli di DKP Aceh itu, menurutnya tentunya berpotensi melanggar hukum.

"Maka Kapolda harus membongkar hal ini sebenderang mungkin, hingga publik semakin yakin dengan kinerja Kapolda Aceh yang katanya sangat berpengalaman dalam urusan kriminal khusus," pungkasnya.(*)

Baca juga: Jika Turki Tidak Hentikan Provokasi Pemboikotan Produk Prancis, Uni Eropa Ancam Berikan Sanksi

Baca juga: Tampilkan Karikatur Erdogan, Majalah Satir Prancis Charlie Hebdo Sulut Amarah Turki

Baca juga: Warga Dobrak Pintu Gerebek Ayah Rudapaksa Putri Kandung, Pelaku Dihajar, Ternyata Sudah 4 Kali

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved