AS Tuduh PBB Tidak Peduli Nasib Muslim Xinjiang, Senator Usulkan Resolusi Genosida

SERAMBINEWS.COM, BEIJING - Pemerintah AS menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak peduli atas nasib Muslim minoritas di Provinsi Xinjiang, Cina.

PBB tidak melakukan cukup banyak untuk menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan di wilayah Xinjiang China terhadap, kata utusan AS untuk masalah perempuan, Kamis (29/10/2020).

Mengutip laporan tentang kontrasepsi paksa, kunjungan rumah, dan kekerasan seksual di pusat penahanan, Duta Besar untuk Masalah Wanita Kelley Currie mengatakan praktik itu menunjukkan pola penargetan wanita yang meluas.

“Sungguh luar biasa bagi saya, sebagai seseorang yang pernah bekerja di PBB kurangnya rasa ingin tahu atau perhatian yang kami lihat dari PBB," kata Currie, seperti dilansir AP.

"Padahal ada tuduhan yang benar-benar serius dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat meluas dan cukup mengganggu,” kata Currie, yang juga sebagai perwakilan AS di Komisi PBB tentang Status Wanita.

"PBB gagal untuk berbicara tentang situasi di Xinjiang, gagal menuntut akses dan menyelidiki tuduhan yang sangat serius dan kredibel ini," kata Currie kepada wartawan melalui panggilan media.

Baca juga: Pejabat Tinggi Amerika Serikat Temukan Bukti China Lakukan Genosida pada Muslim Uighur di Xinjiang

The Associated Press sebelumnya melaporkan China telah melakukan kampanye kejam untuk memangkas tingkat kelahiran di antara populasi Muslim Uighur dengan sterilisasi paksa dan praktik wajib keluarga berencana.

Administrasi Trump menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2018.

As beralasan sebagai bias terhadap Israel dan rekam jejak hak asasi manusia negara-negara anggota.

China terpilih kembali menjadi anggota dewan pada awal Oktober 2020 dalam sebuah langkah yang dikecam oleh negara-negara demokratis dan kelompok hak asasi manusia.

Menunjuk pada apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran yang sedang berlangsung, AS dalam beberapa bulan terakhir mengeluarkan serangkaian sanksi terhadap para aktor di Xinjiang.

Baca juga: Ribuan Masjid di Xinjiang Dihancurkan, Masjid Bersejarah Ini Dijadikan Lahan Parkir

Seperti pejabat senior dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang yang beroperasi sebagai pemerintah-dalam-pemerintah dalam sumber daya yang kaya di wilayah itu.

Pada Selasa (27/10/2020), senator AS memperkenalkan resolusi untuk menyebut apa yang terjadi dalam genosida Xinjiang.

China telah menyatakan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, mengecam laporan yang bertentangan sebagai palsu.

Kritikus mengatakan China telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur, Khazak dan anggota kelompok Muslim lainnya di bawah kondisi seperti penjara di pusat indoktrinasi politik di seluruh wilayah yang luas.

Baca juga: China Jalankan lebih dari 380 Fasilitas Penahanan di Xinjiang, Muslim Uighur Juga Ditahan di Kamp