PPP Aceh Meradang Dituding tak Hadiri Rapat Paripurna Hak Angket karena Disiram Pundi-pundi

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Muhammad Ben Umar menyesalkan tuduhan anggota DPRA Irpannusir terkait ketidakhadiran anggota DPRA lainnya dalam rapat paripurna hak angket karena telah disiram pundi-pundi.

"Janganlah sembarang menuduh tanpa ada bukti, menurut saya pernyataan saudara terkesan sangat tendensius," kata pria yang akrab disapa MBU ini kepada Serambinews.com, Kamis (29/10/2020).

Sebagai kader PPP, MBU merasa sangat terusik dengan pernyataan Irpannusir, terlebih tuduhan tersebut juga dialamatkan kepada anggota Fraksi PPP DPRA.

Sebelumnya, dalam rapat yang berakhir ditunda karena tidak mencukupi kuorum, Irpannusir yang juga salah seorang inisiator pengusul hak angket menolak penundaan rapat paripurna pengusulan penggunaan hak angket.

Baca juga: Warga yang Keluarganya Meninggal karena Corona Dipersilakan Ajukan Santunan Rp 15 Juta, Ini Syarat

Baca juga: Viral Hasil Masakan Istri Gosong, Suami Tetap Makan dan Tanya Kenapa Siksa Ayam?

Baca juga: Hari Ini, Bertambah Dua Warga Lhokseumawe  yang Positif Covid-19

"Saya sangat keberatan bila sidang paripurna hari ini ditunda. apalagi untuk dibawa ke Banmus," katanya saat melakukan interupsi pada sidang yang digelar Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa jangan gara-gara ketidakhadiran beberapa anggota DPRA, maka sidang paripurna ini harus diulangi.

"Itu sangat keliru pimpinan," ungkapnya dengan suara lantang.

Menurut informasi, kata Irfannusir, sebelumnya anggota DPRA yang tak hadir pada rapat paripurna ini sudah berjanji untuk hadir. Anggota DPRA yang dimaksud adalah anggota Fraksi PPP dan Fraksi PKB-PDA.

"Tapi, Subuh tadi (Selasa subuh) semuanya berubah. Bahkan, menurut informasi yang kami dapat, mereka sudah gadaikan harga dirinya selaku anggota DPRA untuk tidak hadir ke dalam ruangan ini," ungkap Irpannusir.

Irpannusir menuding para anggota dewan yang tidak hadir sudah menerima siraman pundi-pundi. Kalimat terakhir inilah yang kemudian diprotes oleh anggota DPRA yang tidak hadir saat rapat paripurna dan pengurus partai yang disudutkan.

MBU mengaku selama ini terus mengikuti perkembangan terkait persoalan interpelasi dan hak angket yang digulirkan oleh sebagian anggota DPRA.

Namun ia menjelaskan bahwa Fraksi PPP dari awal tidak sependapat dengan interpelasi dan hak angket terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah karena tidak mendasar.

"Sebagai pendatang baru di parlemen Aceh, harusnya saudara Irpannusir perlu membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota DPRA dan menghargai setiap hak politik sesama anggota, persoalan setuju atau tidak setuju dengan hak angket itu adalah hak masing-masing anggota legislatif. Mereka tentu punya alasan tersendiri dan memiliki kebijakan di partainya masing-masing," ujarnya.

MBU berharap janganlah karena kegagalan rapat paripurna hak angket, maka mengeluarkan statemen yang sifatnya menuduh bagi mereka yang tidak setuju hak angket.

"Ini akan dapat merusak hubungan antar sesama anggota DPRA bahkan bisa mengganggu hubungan antar sesama partai politik. Harusnya DPRA hari ini berkonsentrasi terkait pelaksanan pelantikan Gubernur Aceh defenitif, serta duduk bersama untuk memikirkan persoalan Aceh," saran dia.(*)