Mendagri: Harus Kompak Bangun Aceh

* Minta Nova Jaga Komunikasi dengan Semua Pihak

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD, atas nama Presiden RI, melantik Ir H Nova Iriansyah MT, sebagai Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022 di Gedung DPRA, Kamis (5/11/2020) pagi. Pada kesempatan itu, Tito antara lain berpesan bahwa membangun Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi harus kompak antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Nova Iriansyah berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRA, H Dahlan Jamaluddin SIP, di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dra Hj Rosmawardani SH MH. Usai dilantik, Nova juga dipeusijuek oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar. 

Selain Wali Nanggroe, acara itu juga dihadiri unsur Forkopimda Aceh, serta pejabat Kemendagri dagri yaitu Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Dirjen Keuangan Daerah, Mochamad Ardian N, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, yang juga putra Aceh. Sementara bupati dan wali kota serta unsur forkopimda kabupaten/kota se-Aceh mengikuti acara pelantikan tersebut secara virtual.

Nova yang juga mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh itu dilantik menggantikan Gubernur, drh H Irwandi Yusuf MSc, yang diberhentikan Presiden Jokowi karena terbukti terlibat dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Saat ini, Irwandi sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pelantikan Nova sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 95/P Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Berbeda dengan sebelumnya, pelantikan yang berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19 ini menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Selain itu, jumlah tamu undangan juga dibatasi dan prosesi pelantikan dipercepat. 

Mendagri dalam sambutannya menekankan agar para pemangku kepentingan di Aceh kompak dalam menjaga keamanan dan membangun Aceh. Pesan itu disampaikan Tito karena selama ini hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis sehingga berdampak tidak baik bagi pembangunan Aceh. 

"Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Aceh, Saudara Ir H Nova Iriansyah MT yang sudah dilantik, kiranya amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Bangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik sehingga bisa melaksanakan berbagai program yang sudah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Aceh," pesan Tito Karnavian.

Ia juga mengimbau kepada semua pihak untuk mendukung Gubernur dalam melaksanakan tugasnya. "Selamat bertugas dan kita semua berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam rangka mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, makmur, dan sejahtera sesuai dengan motto Aceh Hebat," ungkap mantan Kapolri, ini.

Di awal sambutannya, Tito juga berpesan bahwa membangun Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi harus kompak antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa. Demikian pula kekompakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan unsur lain termasuk organisasi non pemerintah, tokoh-tokoh adat, ulama, serta segenap lapisan masyarakat.

Mendagri juga meminta semua pihak kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya. "Pemerintah dan semua pihak bahkan harus pandai membaca peluang dengan melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif di tengah tantangan situasi sulit pandemi Covid-19, sehingga dapat memicu percepatan pembangunan dengan segenap sumber daya yang ada," katanya.

Pemerintah pusat, tambah Tito Karnavian, tentu juga tidak berdiam diri. Menurut Mendagri, berbagai program baik fisik maupun nonfisik terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan mendorong percepatan pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dalam sambutannya juga berharap, pelantikan ini bisa menjadi momentum terwujudnya hubungan yang saling mendukung antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan di Aceh dapat berjalan secara efektif. Sebab, menurutnya, konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh dua lembaga yaitu kepala daerah dan DPRD.

"Maka menjadi suatu keniscacayaan agar Gubernur Aceh mampu membangun komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif sehingga tercipta orkestrasi yang indah untuk mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat," ungkapnya.