Partai Demokrat Minta Partai Republik Sadarkan Presiden Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Partai Demokrat yang mendukung calon presiden Joe Biden meminta Partai Republik agar menyadarkan Presiden AS Donald Trump.

Khususnya atas klaim yang tidak ada dasar sama sekali atau juga bukti yang cukup, sehingga demokrasi di AS tetap berjalan normal.

Sedangkan Joe Biden pada Jumat (6/11/2020) hampir mendekati 270 suara Electoral College yang diperlukan untuk memenangkan Gedung Putih.

Tetapi, tidak jelas kapan pemenang nasional akan ditentukan setelah kampanye panjang dan pahit yang didominasi oleh pandemi virus Corona dan pengaruhnya terhadap Amerika dan ekonomi nasional.

Senator Demokrat Chris Murphy dari Connecticut mengatakan kepada The Associated Press (AP), berharap Partai Republik meningkatkan tanggapan terhadap klaim Trump yang tidak berdasar.

Baca juga: Donald Trump Tuduh Demokrat Mencoba Curangi Pemilu

Dia mengakui Partai Republik mungkin ingin memberi Trump waktu untuk membuat argumennya, ketika menjadi jelas bahwa klaim tidak berdasar,

"Harapan saya adalah bahwa Partai Republik akan memberikan tekanan publik dan pribadi padanya," kata Murphy.

Tetapi salah satu pendukung utama Trump di Kongres mengatakan mendukung upaya mempertanyakan proses penghitungan suara dan menyumbangkan uang untuk menopang tantangan hukum.

Senator Lindsey Graham mengatakan akan menyumbangkan 500.000 dolar AS ke tim pembela hukum presiden dan mendesak orang-orang untuk pergi ke situs web kampanye Trump untuk ikut serta.

Dalam sambutannya di Gedung Putih, Trump tanpa dasar mengklaim kemenangan dan menuduh kecurangan besar pada bangsa.

Padahal, pejabat pemilihan negara bagian terus menghitung surat suara di tengah peningkatan besar jumlah pemilih.

Baca juga: Kepemimpinan Donald Trump di Pennsylvania dan Georgia Terus Turun dari Jam ke Jam

Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie, sekutu Trump yang merupakan analis ABC News, mengatakan tidak ada dasar untuk argumen Trump.

Christie menyebut serangan Trump terhadap integritas pemilu sebagai keputusan yang buruk dan keputusan politik yang buruk.

"Itu bukan jenis keputusan yang Anda harapkan dibuat seseorang yang memegang kekuasaan," katanya.

Baca juga: Apakah Pertunjukan Donald Trump Sudah Berakhir? Raja Sekaligus Badut

Beberapa gubernur Partai Republik menanggapi.