1.000 Mantan Hakim, Pakar Hukum Mengecam Klaim Palsu Trump

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Sekelompok praktisi hukum AS terdiri dari 1.000 pengacara, pensiunan hakim federal dan negara bagian, jaksa agung negara bagian, dan profesor hukum mengkritik Donald Trump.

Mereka mengatakan klaim Trump tak berdasar atas penipuan pemilih yang meluas dalam pemilu 2020.

"Setiap calon memiliki hak untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara sah," bunyi surat itu.

"Namun, gugatan pengadilan, jika ada, harus didasarkan pada fakta, bukti," tambah mereka, lansir The Independent , Jumat (13/11/2020).

Mereka meminta pejabat publik untuk berhenti membuat klaim palsu atas kecurangan sistemik itu.

Presiden Donald Trump telah mengklaim "mencuri" pemilihan darinya.

Baca juga: Pemimpin Hizbullah Ingatkan Sisa Tugas Trump Dapat Memicu Perang

Dikatakan, Presiden Amerika Serikat telah mengarahkan pengajuan kasus pengadilan untuk menghentikan penghitungan suara dengan alasan telah terjadi penipuan surat suara yang meluas.

Putranya juga dengan tajam mengkritik Partai Republik yang tidak mendukung klaim ayah mereka.

Menyusul komentar ini, Senator Ted Cruz dan Lindsey Graham, keduanya pengacara, dan Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy berpartisipasi dalam wawancara di mana mereka menggemakan tuduhan penipuan presiden.

Tim Kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Pendukung Trump Ajukan Perintah Penahanan Tetangganya yang Merayakan Kemenangan Biden

Trump sejauh ini menolak untuk menyerah kepada Presiden terpilih Joe Biden.

Trump kalah di negara bagian utama yang dimenangkannya pada 2016.

Tim Kampanye Trump telah mengajukan tuntutan hukum negara bagian dan federal di lima negara bagian di mana Biden menang untuk menantang hasil pemilu.

Tetapi para ahli hukum mengatakan tim kampanye Trump sangat tidak mungkin berhasil di pengadilan.

Baca juga: Partai Demokrat Tuduh Partai Republik Takut Dengan Donald Trump

Tim hukum presiden harus meyakinkan hakim ada kecurangan yang meluas dan dapat mengubah hasil pemilu.

Tetapi mereka hanya memberikan sedikit bukti dan tuduhan masalah sistemik sejauh ini gagal untuk diterima di pengadilan.(*)