RAPBA 2021
DPRA Targetkan RAPBA 2021 Selesai Bulan Ini, Begini Prosesnya Kini
Saat ini kita sedang menunggu hasil penyesuaian mereka. Memang ini perlu waktu karena ada penyesuaian dalam sistem penginputan data
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Saat ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sedang melakukan penyesuaian postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBA) tahun 2021 senilai Rp 14,8 triliun sebelum disepakati melalui qanun pada akhir bulan ini.
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin kepada Serambinews.com, Selasa (17/11/2020) mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRA sedang menunggu hasil penyesuaian TAPA terhadap dokumen KUA dan PPAS yang sudah dibahas sejak 12 November lalu.
“Saat ini kita sedang menunggu hasil penyesuaian mereka. Memang ini perlu waktu karena ada penyesuaian dalam sistem penginputan data dan kita juga pahamlah, makanya kita menunggu saja,” kata Safaruddin saat ditanya proses pembahasan RAPBA 2021.
Ia menjelaskan, penyesuaian perlu dilakukan agar semua program yang disepakati seusai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh serta memuat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Kita juga mengingatkan TAPA terhadap tanggung jawab daerah terkait agenda-agenda penting daerah yang akan berlangusng ke depan serta tanggung jawab terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh harus terakomodir dalam APBA 2021,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Aceh Selatan Imbau Warga Melapor ke Polisi Jika Mengetahui Adanya Peredaran Narkoba
Baca juga: 40 Kader Dakwah di Abdya Ikut Pembinaan dan Peningkatan Kualitas
Tanggung jawab terhadap agenda penting daerah yang dimaksud Safaruddin seperti mengalokasikan anggaran persiapan pelaksanaan Pilkada 2022, Pekan Olahraga Aceh (PORA), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan even-even lain.
Selain itu juga harus ada anggaran untuk penguatan lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh seperti Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh (MAA).
“Ini bagian yang harus kita kuatkan di dalam APBA,” ungkap dia.
Begitu juga dengan proyek multiyears terhadap 14 ruas jalan tembus. Sesuai dengan hasil kesepahaman bersama dengan Dirjen Keuangan Daerah, DPRA meminta eksekutif mempersentasekan kembali program tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Jika kami mekanismenya terpenuhi tinggal dilakukan kesepahaman bersama saja, apakah tetap kita pertahankan atau ada penyesuaian lagi untuk menghitung sisa waktu dan anggaran. Kita berharap proyek ini tidak menjadi masalah dikemudian hari,” jelas Safaruddin.(*)
