Maraknya Judi Online dan Penggerebekan Gay, DPRK Banda Aceh Panggil Dinas dan Lembaga Terkait

Tujuannya untuk merespon maraknya judi online game domino di Banda Aceh, yang sangat meresahkan dan merusak masa depan generasi muda. Serta penangkapan pasangan gay (homo seksual) beberapa hari yang lalu oleh warga.

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil sejumlah dinas dan lembaga, Senin (16/11/2020).

Pertemuan itu, untuk menyikapi maraknya judi online dan penggerebekan pasangan gay (homoseksual) yang menghebohkan masyarakat Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) tersebut, diajak memberi pandangan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menuntaskan persoalan ini.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh,Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, diikuti oleh Ketua Komisi I, Musriadi Aswad, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara, dan Anggota DPRK, Tuanku Muhammad, Syarifah Munira, dan Husaini, serta dihadiri Plt Sekda Kota, Muzakkir Tulot, dan para pimpinan SKPK.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan,bahwa rapat DPRK dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pihaknya dengan MPU beberapa waktu lalu.

Tujuannya untuk merespon maraknya judi online game domino di Banda Aceh, yang sangat meresahkan dan merusak masa depan generasi muda.

Baca juga: Selama Covid-19, Tunggakan Pelanggan PDAM Tirta Mountala Rp 8 Miliar, Ini Kata Direktur Sulaiman

Serta penangkapan pasangan gay (homo seksual) beberapa hari yang lalu oleh warga.

Farid Nyak Umar menjelaskan, dewan kota menyikapi serius persoalan tersebut.

Sehingga mengundang sepuluh pimpinan SKPK untuk merumuskan langkah kongkrit, terukur, dan terintegrasi dalam penanganan dan penindakan terhadap persoalan itu.

“Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa persoalan judi online dan persoalan homoseksual ini sangat serius. Sehingga semua pihak, baik pemko, DPRK, polri, TNI, MPU serta stakeholder lainnya harus bergerak bersama dan terintegrasi. Sebab kewajiban penegakan syariat bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH saja,” kata politisi PKS dalam rapat tersebut.

Pada kesempatan itu Farid berharap, semua intansi melakukan perannya masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap perilaku menyimpang itu.

Ia mencontohkan seperti dinas syariat Islam, dapat memberdayakan para dai, khatib, dan pengurus badan kemakmuran masjid (bkm), serta muhtasib di 90 gampong untuk melakukan sosialisasi kepada warga, di masjid, pusat keramaian, warkop dan cafe.

Agar masyarakat memahami dan mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homo seksual.