Breaking News:

Opini

Pemerintah Aceh, Nelayan, dan Laut Kita

Bentangan wilayah lautan Aceh memiliki luas hingga 295 ribu Kilometer (Km)2, dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,27 Km

For Serambinews.com
Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta 

Oleh Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dianugerahi potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Bentangan wilayah lautan Aceh memiliki luas hingga 295 ribu Kilometer (Km)2, dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,27 Km. Terdiri atas 56 ribu km2 daerah laut teritorial dan kepulauan, serta 238 ribu Km2 merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antarpulau, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan.

Produksi perikanan laut Aceh yang dihasilkan juga sangat besar. Rata-rata produksi perikanan tangkap berkisar 158 ribu ton per tahun. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari potensi optimal kelautannya. Mengingat sekitar 30 persen dari lima juta penduduk Aceh adalah nelayan yang tinggal berdekatan garis pantai. Sehingga wajar banyak nelayan yang mengarungi lautan untuk mencari nafkah.

Walaupun, kadang-kadang para nelayan itu tanpa sadar sudah melewati perbatasan negara lain. Ada juga yang mesin kapalnya mogok di tengah laut sehingga terombang-ambing arus dan memasuki zona terlarang. Apalagi, perairan Aceh berada di antara Selat Malaka (pesisir timur) dan Samudra Hindia (pesisir barat), menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Hal itu membuat banyak nelayan Aceh tertangkap otoritas negara lain. Para nelayan itu dianggap sudah melanggar aturan dan dicurigai mencuri ikan di perairan mereka.

Pemulangan nelayan

Oktober 2020 saja, sudah dua kali pemulangan nelayan Aceh dari luar negeri yang ditangkap akibat memasuki batas teritorial perairan negara lain. Pertama, pada 1 Oktober 2020, sebanyak 51 nelayan dipulangkan dari Thailand. Mereka ditangkap otoritas Thailand dalam waktu dan kapal yang berbeda. Mereka dibebaskan setelah mendapat amnesti (pengampunan) dari Raja Thailand Rama X atau Raja Maha Vajiralongkorn, yang berulang tahun ke-65 pada 28 Juli lalu, yang kemudian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Phang Nga.

Sebelumnya, 6 dari 51 nelayan itu sudah lebih dulu dipulangkan, yakni pada pertengahan Juli 2020. Keenamnya merupakan nelayan anak di bawah umur sehingga dibebaskan lebih awal oleh otoritas Thailand. Kedua, pada 8 Oktober 2020, tiga nelayan Aceh dipulangkan dari India. Mereka yang mencari ikan menggunakan KM Athiya 02 ditahan pihak India pada 17 September 2019. Akibat terjebak kabut, para nelayan ini tanpa sengaja memasuki wilayah perairan India saat menangkap ikan tuna.

Pada tahun 2019, pemerintah juga memulangkan 36 nelayan Aceh dari Myanmar. Dari 36 nelayan itu, 14 orang merupakan awak kapal Bintang Jasa Asal Aceh Timur yang dipulangkan pada 29 Januari 2019. Sisanya, 22 nelayan lagi merupakan anak buah KM Troya yang dipulangkan pada 14 April 2019. Mereka ditahan otoritas keamanan Myanmar sejak awal Februari 2019.

Dalam hal ini, tentu saja Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Pemerintah menempuh berbagai upaya membantu para nelayan agar terbebas dari jerat hukum negara luar. Kemudian memfasilitasi kepulangan mereka agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dukungan yang diberikan Pemerintah Aceh dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara-negara tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved