Breaking News:

Berita Aceh Utara

Aduh, Honor Aparatur Desa akan Dipangkas 50 Persen Tahun 2021, Ketua DPRK: APBK Masih Dibahas

“Karena kalau ada pemotongan sampai 50 persen, dan sisanya Rp 1,2 juta, tentu itu lebih-lebih tidak memadai,” tandasnya.

For. Serambinews.com
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali Madden 

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Pimpinan DPRK Aceh Utara bersama anggota sudah menerima keluhan aparatur desa di kabupaten itu yang menerima informasi akan adanya pemotongan jerih mereka sebesar 50 persen mulai tahun 2021.

Keluhan tersebut disampaikan oleh perwakilan keuchik yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara dalam pertemuan dengan pimpinan dewan bersama anggota, dua hari lalu.

“Kita sudah menerima keluhan yang disampaikan keuchik dalam pertemuan. Karena itu, kita harapkan kepada Pemkab Aceh Utara tidak memangkas gaji aparatur desa sebagaimana informasi yang diterima mereka,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali kepada Serambinews.com, Sabtu (21/11/2020).

Disebutkan dia, saat ini anggaran untuk tahun 2021, masih dalam pembahasan dua pihak yakni eksekutif dan legislatif. “Kalau tahun 2020 masih normal, tidak ada pemotongan jerih aparatur desa,” tegas Arafat Ali.

Ketua DPRK ini mengharapkan, tidak ada pemotongan jerih keuchik dan aparatur desa lainnya. Sebab, urai Arafat, dengan jerih keuchik sebesar Rp 2,4 juta/bulan saja belum memadai, apalagi kalau ada pemotongan.

Baca juga: BREAKING NEWS - Harimau Sumatera Muncul Lagi, Satu Ekor Sapi Dimangsa

Baca juga: VIDEO Pamit Menebang Pohon, Warga Lembah Sabil Abdya Ditemukan tak Bernyawa di Gunung Batee Itam

Baca juga: VIDEO - Dunia Sepak Bola Indonesia Berduka, Legenda Timnas Ricky Yacobi Meninggal Saat Pertandingan

“Karena kalau ada pemotongan sampai 50 persen, dan sisanya Rp 1,2 juta, tentu itu lebih-lebih tidak memadai,” tandasnya.

Selain itu, biaya operasional keuchik sebelumnya sebesar Rp 12 juta per tahun diisukan juga akan dipangkas banyak.

Berdasarkan keterangan pihak keuchik, mereka sangat resah dan mengeluhkan terkait informasi akan terjadinya pemotongan biaya operasional dari Rp 12 juta menjadi Rp 2,5 juta per tahun.

“Terkait operasional keuchik, kita harapkan juga tidak terjadi pemotongan. Karena kalau biaya operasional keuchik berkurang, kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tukasnya.

Baca juga: Roket Gempur Ibu Kota Afghanistan Kabul, Delapan Orang Meninggal dan 31 Lainnya Luka-luka

Baca juga: Ini 10 Manfaat Kesehatan Yerba Mate, Teh Herbal Pelangsing Asal Amerika Selatan yang Penuh Khasiat 

Baca juga: Tiga Pemain Barcelona Ini Juga Bermasalah dengan Messi

"Karena keuchik juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi,” pungkas Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali.(*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved