Breaking News:

Berita Politik

Besok, DKPP Akan Periksa Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh Timur, Ini Kasusnya

Sidang itu akan berlangsung di Kantor Bawaslu Aceh dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

For Serambinews.com
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur pada Jumat (27/11/2020) pukul 09.00 WIB.

Sidang itu akan berlangsung di Kantor Bawaslu Aceh dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno melalui rilis yang diterima Serambinews.com, Kamis (26/11/2020), mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau tihak terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa enam penyelenggara pemilu, yang terdiri atas lima Komisioner KIP Aceh Timur dan seorang dari Panwaslih setempat.

Baca juga: VIDEO TNI Gagalkan Pelarian Rohingya di Lhokseumawe, Dua Wanita Ditemukan di Semak Belukar

Baca juga: Heboh Video Remaja Shalat Berjamaah Secara Virtual, Begini Penjelasan UAS tentang Hukumnya

Baca juga: Bima Arya: Habib Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor karena Kelelahan, Tidak Ada Gejala Covid-19

Lima teradu dari KIP Aceh Timur adalah Zainal Abidin (komisioner merangkap ketua), Nurmi, Eni Yuliana, Sofyan, dan Faisal. Kelima nama tersebut masing-masing berstatus sebagai Teradu I-V.

Sedangkan satu teradu lainnya adalah Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Maimun. Maimun berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara Nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020.

Keenam nama di atas diadukan oleh pensiunan PNS yang juga mantan calon legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur, Sulaiman. Ia menyerahkan kuasanya kepada Auzir Fahlevi SH.

Dalam pokok aduannya, Sulaiman dan Auzir menduga Teradu I-V telah melakukan kecurangan dalam tahapan perhitungan suara Pemilu 2019.

Di antaranya manipulasi informasi dokumen DB1-DPRK, mengeluarkan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara DPRD dari setiap kecamatan, serta menambahkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pengguna hak pilih dalam formulir DB1-DPRK.

Baca juga: Terungkap, Pelaku Pembobolan Rumah & Penggelapan Residivis dan Buronan, Kabur Saat Kasus Disidangkan

Baca juga: Sang Istri Nelangsa Hadapi Nasib Millen Cyrus, Anang Tuliskan Kalimat Romantis Ini

Baca juga: Ini Target Pemkab Aceh Besar dari Penandatanganan Kerja Sama Optimalisasi Pajak dengan Kanwil DJP

Sedangkan Teradu VI diduga dalam mengeluarkan surat klarifikasi terkait DB1-DPRK versi II dari KIP Aceh Timur yang ditujukan kepada Ketua Partai Daerah Aceh (PDA) Aceh Timur pada tanggal 1 Juli 2019, tidak memberikan informasi dan/atau keputusan lanjutan tentang proses klarifikasi dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sidang ini akan dipimpin anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved