Begini Permintaan Fraksi di DPRA kepada Gubernur, Dalam Pendapat Akhir terhadap RAPBA Rp 16,9 T

Permintaan itu antara lain disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN. 

Laporan Herianto | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah fraksi di DPRA memberikan pendapat akhir terhadap Nota Keuangan RAPBA 2021 Rp 16,990 triliun.

Dalam pendapat akhir itu, intinya mereka meminta Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, tahun depan agar membuat dan menjalankan program lebih lebih yahut dan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Permintaan itu antara lain disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN. 

Pasalnya, hingga kini Aceh masih nomor dua termiskin di Sumatera dan nomor tujuh nasional, padahal anggaran sangat banyak. 

“Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2019 sebesar 810 ribu jiwa atau 15,01 persen.

Sementara pada Maret 2020 jumlahnya bertambah menjadi 819 ribu orang, naik menjadi 15,32 persen, terjadi penambahan sebesar 9.000 orang,” kata Jubir Partai Gerindra, Asib Amin. 

Baca juga: Jangan Sepelekan Minum Air Hangat, Ternyata Memiliki Manfaat Luar Biasa, Ini Salahsatunya

Baca juga: Keuchik tak Perlu Risau, Gaji Tertunggak Tahun Ini akan Dibayar 2021, Begini Penjelasan Kepala DMKG

Baca juga: Hasil Penelitian, Makan Buah Mangga Bisa Bantu Kurangi Masalah Keriput di Wajah

Hal ini disampaikannya saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna pengesahan RAPBA 2021 menjadi Qanun APBA 2021 di ruang utama Gedung DPRA, Senin (30/11/2020).

Ungkapan yang serupa juga dilontarkan Jurubica Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan dan Tarmizi.

Dalam pendapat akhir fraksinya mereka mengatakan, Aceh saat ini menduduki rangking kedua dalam persentase penduduk miskinnya di Pulau Sumatera dan rangking tujuh secara nasional.

Padahal, kata Yahdi Hasan, nilai APBA berada di peringkat lima besar nasional dibanding penduduk hanya Rp 5,2 juta. 

Juru Bicara PAN, Tezar Azwar, mengatakan dana otonimi khusus Aceh yang sangat besar mencapai Rp 7 – Rp 8 trilliun itu, hendaknya difokuskan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh dan pengangguran.

"Yang menjadi persoalan bagi Aceh saat ini adalah pada saat masih menerima dana otsus yang besar, disaat itu angka kemiskinannya dan penganggurannya masih tinggi.

Penganggurannya hampir mencapai 7 persen dari jumlah penduduknya 5,2 juta jiwa," sebut Tezar.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat dr Nurdiansyah Alasta dalam pendapat akhir fraksinya mengatakan, pagu belanja APBA 2021 yang sudah disetujui semua fraksi DPRA senilai Rp 16,990 trilliun itu.

Fraksi Partai Demokrat meminta hendaknya Pemerintah Aceh mengalokasi dana itu secara signifikan untuk 4 program prioritas dan dikolaborasi dengan 15 program unggulan Gubernur periode 2017 – 2022.

Satu, untuk prioritas peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dialokasikan anggaran Rp 3,61 trilliun, kedua peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Rp 2,42 trilliun.

Ketiga penguatan ketahanan dan kemandirian pangan senilai Rp 729,42 miliar dan keempat, mendorong pemulihan agro industri dan pemberdayaan UMKM senilai Rp 120,52 miliar.

Ditambah bantuan dana CSR dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Aceh. 

"Kami optimis, tahun depan, angka kemiskinan dan pengagguran di Aceh akan menurun secara yahut dan signifikan," kata dr Nurdiansyah. 

Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat, menyarakan kepada SKPA yang sudah diamanahkan untuk melaksanakan ke empat program prioritas tersebut tepat waktu dan sasaran. 

Selain itu, juga harus diawasi ketat, sehingga hasilnya maksimal menurunkan angka kemiskinan dan penganguran. 

“Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang lebih banyak bagi rakyat, membuat masyarakat Aceh jadi sejahtera, makmur dalam susana nyaman dan damai,” pungkas Nurdiansyah Alasta. (*)