Breaking News:

JaDI Aceh Minta Gubernur Surati Partai Pengusung

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyurati partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah

SERAMBI/YOCERIZAL
KETUA Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH 

BANDA ACEH - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyurati partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 agar segera menetapkan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) sisa masa jabatan 2017-2022.

Presidium JaDI Aceh, Ridwan Hadi SH kepada Serambi, Selasa (1/12/2020) menyampaikan bahwa Gubernur Aceh memiliki kewenangan untuk menyurati partai pengusung guna mengingatkan agar segera menetapkan dan mengusul dua cawagub ke Gubernur Aceh sebelum diusul ke DPRA.

Permintaan itu disampaikan Ridwan Hadi mengingat hingga saat ini belum adanya tanda-tanda pembahasan cawagub Aceh di tingkat partai pengusung. Sementara batas waktu pengusulan cawagub sampai akhir Desember 2020 atau 18 bulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir pada 5 Juli 2022. 

Adapun partai pengusung itu, yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Aceh yang kini berubah menjadi Partai Daerah Aceh (PDA), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

“Menurut saya dalam waktu seperti ini partai pengusung belum mengambil sikap, Pak Gubernur wajib menyurati seluruh partai pengusung agar segera melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan cawagub ke gubernur supaya gubernur bisa mengajukan ke DPRA,” kata Ridwan Hadi.

Sebab dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka Gubernur memiliki kewajiban mengusulkan dua orang cawagub untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRA.

Perintah itu disebutkan dalam Pasal 54 UUPA ayat (3) yaitu Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, gubernur/bupati/wali kota mengusulkan dua orang calon wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Apabila Gubernur Aceh tidak segera menyurati partai pengusung, menurut Ridwan, Gubernur Nova Iriansyah sudah melakukan perbuatan melawan hukum. “Jika kewenangan yang ada pada gubernur tidak dilaksanakan, menurut saya Pak Gubernur sudah melakukan perbuatan hukum,” ujarnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved