Breaking News:

Sekolah Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Inventaris Permasalahan Sekolah Tatap Muka secara Nasional

Menurut Fikri, penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat ha

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Abdul Fikri Faqih. 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat inventaris masalah dan evaluasi atas proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai serta simulasi dalam rangka persiapan belajar tatap muka secara nasional bulan depan (Januari 2021).

“Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya, belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu,” katanya, Jumat (4/12/2020).

Menurut Fikri, penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Keselamatan peserta didik dan guru harus tetap prioritas, maka mestinya ada analisa resiko, bukan untuk menakuti, melainkan dicari respon antisipasi yang tepat dan cepat,” ujarnya.

Melanjutkan hal itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah di bawahnya.

“Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran,” katanya.

Selain itu, Fikri mengingatkan soal rasio rombongan belajar (rombel) terhadap jumlah ruang kelas secara nasional, yang angkanya rata-rata di atas 1.

Baca juga: Hujan Sejak Semalam, Langsa Masih Aman dari Banjir, Warga Diminta Waspadai Luapan Krueng Langsa

Baca juga: PA Pidie Desak Pemkab Alokasikan Dana Pilkada 2022

Baca juga: Trio Mantan Presiden AS Barack Obama, Bush dan Clinton Siap Disuntik Vaksin Corona, Bakal Live di TV

Artinya jumlah ruang kelas lebih sedikit daripada jumlah rombel.

“Tetapi ini di masa normal, sedangkan aturannya di masa pandemi, kapasitas satu ruang kelas maksimal 50 persen diisi,” katanya.

Sehingga, untuk mengantisipasi kekurangan ruang kelas, harus dibuat shift (pembagian jam masuk siswa).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved