Aceh Timur dan Aceh Utara Diterpa Banjir Besar, Walhi Ajak Masyarakat Lestarikan Lingkungan

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam dua hari ini, musibah banjir melanda pantai timur Aceh. Daerah paling parah terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara akibat tingginya curah hujan di wilayah itu.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad M Nur menilai musibah banjir tersebut terjadi, selain tingginya curah hujan juga diakibatkan oleh perusakan kawasan hutan di daerah tersebut.

“Kalau kita runut dari Aceh Besar masih tingginya praktik illegal logging, di Pidie tingginya tambang emas di hutan lindung, Aceh Utara  berbagai proyek stategis telah mengubah fungsi hutan seperti bendungan,” katanya kepada Serambinews.com Senin (7/12/2020).

Di Bireuen juga terjadi perubahan bentuk hutan ke kebun sawit, termasuk di wailayah Aceh Timur yang juga ada praktik illegal loging dan merubah fungsi hutan ke kebun sawit.

“Setiap kabupaten memiliki perlaku yang berbeda-beda dalam mengubah fungsi hutan yang seharusnya melindungi sumber-sumber air. Ketika musim hujan seperti ini terjadi bencana,” katanya.

Karena itu, Walhi terus melakukan advokasi serta mendorong pemerintah dan masyarakat untuk kritis dan kompak dalam melestarikan lingkungan agar benacana tidak terjadi lagi di masa depan.

“Kita terus mendorong penegakan hukum dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang keliru serta mendorong masyarakat untuk kompak melestarikan lingkungan dan memperbaiki kerusakan hutan,” ujarnya.

Saat ini, ungkap M Nur, lebih 60 persen dari total luas hutan sudah berubah fungsi. Karena itulah, Walhi terus mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai dampak negatif dari perubahan fungsi lahan dan hutan.

Ia menyatakan bahwa bencana banjir serentak yang menenggelamkan desa dan merusak infrastruktur menjadi bagian risiko yang harus diterima bersama akibat dari perubahan fungsi lahan dan hutan.

“Jadi wajar ketika musim hujan seperti ini dengan curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak negatif kepada penduduk yang berada di pesisir berupa banjir,” ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, M Nur juga menilai belum adanya upaya tegas dari pemerintah dalam memerangi pembalak liar. “Masih ada  pembiaran karena tugas itu ada di lembaga penegak hukum, kan jadi mudah ngeles terus pemda,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Nyaris Semua Kecamatan di Aceh Utara Terendam Banjir, Bupati Perintahkan Jajaran Tanggap Bencana 

Baca juga: Juru Bicara PKB, HRD: Mahalnya Tarif Tol Harus Sebanding dengan Kenyamanan

Baca juga: Bupati Sarkawi Terima Dua Nama Calon Wakil Bupati Bener Meriah