530 UMKM di Abdya Bermasalah Data, Ini Ragam Proses BPUM Rp 2,4 Juta, Ternyata Ada yang Sudah Cair

Namun, dari jumlah itu, 530 pelaku UMKM di antaranya masih bermasalah dengan data.

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 20.970 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sudah diusul sebagai calon penerima BPUM.

BPUM adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro. 

Sedangkan usulan itu diajukan beberapa lembaga pengusul ke Kementerian Koperasi dan UKM RI. 

Namun, dari jumlah itu, 530 pelaku UMKM di antaranya masih bermasalah dengan data.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya, Firmansyah ST, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Rabu (9/11/2020).

Baca juga: VIDEO Jembatan Roboh, 30 Kontestan Miss Thailand Tercebur ke Kolam Kotor

Baca juga: Muhammad, Peraih Juara Pengawas Sekolah Tingkat Aceh dari Pidie Jaya, Ini Targetnya Sebelum Pensiun

Baca juga: Sejoli Ini Kepergok Sedang Melakukan Adegan Panas di Hotel, Malah Jadi Tontonan Pengunjung Festival

“Data pelaku UMKM yang masih bermasalah antara lain salah NIK, tidak mencantumkan jenis usaha dan tak ada nomor handphone (hp),” kata Firmansyah. 

Firmansyah mengatakan data yang masih bermasalah itu diminta diperbaiki oleh pelaku usaha, sehingga bisa diproses lebih lanjut di kementerian.

“Kita sudah umumkan, nama-nama pelaku yang harus memperbaiki data yang masih bermasalah,” katanya.  

Firmansyah menyebutkan dari jumlah UMKM yang sudah diusulkan itu, 933 di antaranya sudah ditetapkan dalam SK Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai penerima BPUM masing-masing Rp 2,4 juta.

Dari jumlah 933 UMKM yang sudah ditetapkan dalam SK Menteri Koperasi dan UKM, sebanyak 545 nama pelaku usaha sudah masuk nama di Bank Cabang Blangpidie sebagai salah satu bank penyalur BPUM tersebut.

Sedangkan 388 UMKM lainnya, belum diketahui bank yang mana yang bertindak sebagai penyalurnya.

Khusus 545 UMKM yang nama pelaku usaha masuk di Bank BRI, sebanyak 372 diantaranya sudah disalurkan bantuan masing-masing Rp 2,4 juta.

Sedangkan sisanya 173 UMKM ternyata juga masih bermasalah dengan data.

“Dari 173 UMKM yang bermasalah data tersebut, sebanyak 28 pelaku usaha diantaranya sudah melakukan perbaikan.

Kemudian sudah dikirim lagi ke Kementerian Koperasi dan UMKM RI,” jelas Firmansyah juga menjabat Kepala Bappeda Abdya.       

Sebagai catatan, sejumlah 20.970 pelaku UMKM di Kabupaten Abdya, telah diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai calon penerima BPUM untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaku UMKM sebanyak itu, menurut Firmansyah diusulkan oleh beberapa lembaga pengusul di Kabupaten Abdya, sejumlah 8.043 UMKM  di antaranya diusulkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya.

Sebanyak 8.043 UMKM tersebut sampai batas akhir pendaftaran 20 November lalu.

Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya, dalam hal ini  hanya meneruskan surat permohonan dari pelaku usaha mikro kecil menengah setempat ke kementerian.

“Surat permohonan yang kami terima, direkap untuk dikirim ke Kementerian  Koperasi dan UKM RI, namun sebelumnya kami kirim ke BPKP untuk dilakukan clincing atau cek data ganda atau double data,” sebut Firmansyah.

Clinsing diperlukan untuk perbersihan datanya, terutama KTP double, termasuk kemungkinan terjadi double nama dalam Kartu Keluarga (KK) pelaku usaha mikro itu sendiri.

Baru kemudian, Kementerian Koperasi  dan UKM RI menetapkan dengan SK nama-nama pelaku UMKM yang berhak menerima BPUM tersebut.

Tembusan SK penetapan tersebut dikirimkan ke Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya dan kepada pihak perbankan.

Selanjutnya, pihak perbankan membuat atau membuka buku rekening bank untuk pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan produktif usaha mikro dari Kementerian Koperasi  dan UKM RI sebanyak Rp 2,4 juta per pelaku usaha. (*)