Breaking News:

Opini

LSM Lingkungan Bukan Penghalang Investasi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat

SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh/Mahasiswa Magister Fak Hukum Abulyatama Aceh 

Oleh Muhammad Nur, Direktur Eksekutif WALHI Aceh/Mahasiswa Magister Fak Hukum Abulyatama Aceh

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan bernegara. LSM lingkungan memiliki posisi penting dalam menguatkan kedudukan masyarakat ketika berhadapan dengan negara yang sering kali dikendalikan oleh kekuatan modal dan elite-elite politik.

Pilar demokrasi di Indonesia dalam pembangunan dibangun oleh tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut harus menjalin hubungan yang sinergis. Namun, LSM lingkungan sebagai perwakilan masyarakat perlu mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, kemitraan yang dimaksud ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Organisasi lingkungan, tidak hanya melihat lingkungan sebagai sumber daya semata, yang dalam proses pembangunan justru memaksakan ekplorasi lingkungan karena tuntutan proses produksi yang memberikan nilai tambah. Persoalan muncul ketika proses eksplorasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan hidup. Pembangunan dalam konteks ruang yang memanfaatkan hutan dan lahan, misalkan proyek PLTA di tengah hutan, pertambangan, perkebunan, dan proyek infastruktur dalam kawasan hutan, akan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, karenanya pembangunan dan investasi harus bisa selaras dengan kemampuan lingkungan.

Di luar itu pembangunan hanya dikritik dalam aspek kajian sosial, budaya dan agama, sedangkan dampak lingkungan sering dilupakan karena dianggap biasa saja jika pun terjadi dampak negatif dalam skala kecil. Pada kenyataannya bencana terjadi akibat pengabaian prinsip lingkungan menimbulkan dampak luas baik terhadap infrastruktur, lahan pertanian bahkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit.

Akan tetapi advokasi yang dilakukan LSM lingkungan sering diartikan sebagai gerakan melawan pembangunan dan investasi. Padahal, apa yang disuarakan LSM lingkungan untuk memastikan pembangunan dan investasi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan tepat sasaran serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak sia-sia. 

Untuk itu mari kita simak beberapa hambatan dan tantangan yang memperlambat investasi dan pembangunan di Aceh; Pertama: penyebab lambannya investasi dan pembangunan disebabkan oleh proses administrasi yang panjang dan berbelit di lingkaran pemerintah itu sendiri dan itu perintah hukum, bukan kemauan LSM lingkungan semata, dijadikan modus agar ada peluang korupsi dalam proses penerbitan perizinan.

Kedua: pengurusan kelengkapan administrasi untuk kebutuhan legalitas turunan UU, PP, Permen, Qanun, dan berbagai kebijakan pemerintah di suatu pembangunan dilakukan oleh agen/broker yang berbayar untuk mencapai tujuan dalam investasi. Bayangkan jika agen yang datang sebagai putra daerah atau orang dalam negeri tanpa modal yang cukup, tentu proses penerbitan akan lambat bahkan sampai mundur calon investor dengan alasan tidak ada kepastian hukum atau jaminan investasi.

Ketiga: proses pengadaan lahan yang lumayan ribet dan tak kunjung selesai dalam kurun waktu satu tahun bahkan lebih, dengan berbagai faktor, mulai dari harga jual, pemilik sah, tumpang tindih kepemilikan, hingga proses pencarian dan penyerahan sertifkat atau SKT (surat kuasa tanah dari kepala desa), dan proes negoisasi yang lambat hingga gugat menggugat membutuhkan waktu yang panjang dalam memberikan kepastian hukum.

Keempat: proses penyusunan kebijakan untuk pembangunan dan investasi di suatu daerah juga membutuhkan jaringan yang kuat atau prosesnya diserahkan pada sistem/aplikasi sama saja tetap dimasukan sebagai penghambat pembangunan, dimana kajian cepat kita proses ini membutuhkan satu hingga dua kali pergantian pemimpin suatu daerah hingga nasional. Sehingga tanda-tangan izin ini itu selalu menjadi alasan klasik hingga terjadi negoisasi biaya politik yang harus dikeluarkan oleh perusahaan/pribadi/kelompok dalam proses investasi, makanya korupsi perizinan sektor sumberdaya alam menjadi trend isu setiap menjelang tahun politik

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved