Breaking News:

Opini

Demokrasi Rentan Korupsi

Mengubah peradaban bangsa ini menjadi lebih baik di antaranya adalah menjadikan Indonesia bebas korupsi atau setidak-tidaknya

Demokrasi Rentan Korupsi
IST
Yusrizal, Dosen Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Oleh Yusrizal, Dosen Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Mengubah peradaban bangsa ini menjadi lebih baik di antaranya adalah menjadikan Indonesia bebas korupsi atau setidak-tidaknya mampu menekan angka korupsi. Perbaikan kualitas demokrasi juga ditandai dengan membaiknya penegakan hukum korupsi dan aparatur yang jujur dan berwibawa. Bukan malah sebaliknya, praktik demokrasi yang kita jalani saat ini memang membuka ruang untuk korup. Memberantas korupsi pada era ini bukan pada persoalan kemampuan, namun lebih dititikberatkan pada kemauan memberantas korupsi sebagai endemik.

Korupsi merupakan penyakit akut bangsa ini, hampir dipastikan bahwa bangsa ini sudah lelah cara-cara bagaimana memberantas korupsi yang efektif. Bahkan, dalam pesta demokrasi sekalipun korupsi terus berkelindan dengan performa yang apik. Perilaku korup mengisyaratkan kepada publik bahwa korupsi akan terus terjadi secara berantai dengan berbagai wajah. Kejahatan demokrasi ini tentu tak bisa dibiarkan begitu saja, proses yang panjang serta berbiaya mahal seharusnya menghasilkan wajah demokrasi yang semakin stabil dan membaik.

Korupsi di bidang demokrasi ini, akan terus terjadi jika antikorupsi tanpa adanya demokratisasi, mustahil korupsi mampu diberantas. Demokratisasi antikorupsi merupakan upaya untuk dilakukan secepatnya melihat fenomena percepatan pemberantasan korupsi semakin hari semakin melemah dan terkesan praktek korupsi terus membumi di negeri ini.

Pemberantasan korupsi seyogiyanya dirancang menggunakan mekanisme yang terukur dan tersistem serta perlu dilakukan evaluasi secara kontinuitas setiap tahunnya oleh lembaga penegak hukum tak terkecuali juga KPK. Tindakan ini merupakan suatu keniscayaan disebabkan koruptor selalu mencari celah dan strategi untuk terus berbuat korupsi. Oleh sebab itu, negara tak boleh kalah dan gamang dalam upaya penanggulangannya. Persoalan lainnya adalah hukum yang baik belum tentu mampu menekan perilaku korup dan suap, jika penyelenggara negara dan pemangku kepentingan lainnya juga larut dalam balutan praktek rente suap dan korupsi. Maka menjadi suatu keniscayaan, merancang pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan suatu ideologi ke arah gerakan bersama, terpadu dan berbasis antikorupsi dalam suatu tindakan nyata.

Suatu kemustahilan memberikan pemerintahan yang jujur dan responsif, jika korupsi terus terjadi dan menggelayuti negeri ini. Ibarat parasit yang akan terus merusak suatu bangsa dan negara dari dalam secara laten dan menjadikan negara ini keropos dari dalam. Kejahatan korupsi pada hakikatnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan akan melemahkan seluruh upaya aparatus negara dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Praktek korupsi yang tanpa henti pada akhirnya merusak kepercayaan dan harapan masyarakat untuk hidup sejahtera.

Meskipun praktek korupsi dan suap telah terjadi di berbagai elemen masyarakat, akan tetapi korupsi belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Fenomena korupsi korupsi selalu muncul dari sejumlah faktor yang saling terkait, yang praktik dan tipologinya berbeda satu sama lain. Di antara faktor-faktor yang paling umum disebutkan yang mempengaruhi perkembangan korupsi adalah, lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan undang-undang, serta faktor kebudayaan korupsi itu sendiri.

Komitmen bersama

Korupsi juga menciptakan kurangnya transparansi dan kontrol lembaga pengawas yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena banyak oknum lembaga pengawas juga berkelindan dengan praktek korupsi. Hal ini ditandai banyaknya anggota dewan yang terjerat lembaga antirasuah (KPK). Walaupun belakangan ini lembaga KPK tersebut terlihat melemah dalam penindakan kasus-kasus korupsi pasca lahirnya undang-undang antikorupsi yang baru. Taji KPK baru bekerja di akhir tahun, pasca tertangkap tangan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial. Walaupun, tindak lanjut dari penyelesaian kasus ini masih perlu diuji sampai dimana berhenti.

Jika melihat problema penegakan hukum saat ini maka sebenarnya Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan, banyak kasus korupsi tanpa penyelesaian yang berkepastian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku korupsi sering berlindung di balik kekuasaan. Maka seringkali pemberatasan korupsi menjadi tersendat, apalagi banyak kasus korupsi yang dipolitisir untuk kepentingan meraih kekuasaan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved