Petani Korban Banjir Perlu Bantuan Bibit, Termasuk Perbaikan Infrastruktur

BANDA ACEH - Banjir besar yang merendam kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur beberapa waktu lalu telah menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Untuk meringankan beban petani, Pemerintah dinilai perlu memberikan bantuan bibit padi.

“Saat kami turun ke lapangan, petani banyak yang meminta bantuan bibit padi. Mereka sangat berharap ada bantuan itu karena padi mereka tidak bisa dimanfaatkan lagi,” tutur Sekretaris Komisi V DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, yang membidangi sosial dan penanggulangan bencana Aceh, kepada Serambi, Rabu (23/12/2020).

Menurut Iskandar, saat ini petani kesulitan memperoleh bibit padi, yang diperparah lagi dengan kondisi perekonomian mereka yang tidak stabil. Karena itu, Pemerintah Aceh perlu segera memikirkan agar masyarakat bisa kembali turun ke sawah untuk menanam padi.

“Jika tidak ada bantuan pemerintah, petani akan semakin terjepit, mereka telah kehilangan pendapatan rutin. Bagaimana mereka menghidupi keluarganya, biaya sekolah anak-anaknya?” ujar Iskandar prihatin.

Iskandar tidak tahu persis berapa luas sawah petani yang terendam, tetapi melihat skala banjir yang terjadi, dia perkirakan bisa mencapai belasan ribu hektare. Anggaran untuk bantuan bibit padi tersebut, dikatakannya bisa diambil dari belanja tidak terduga (BTT) tanggap darurat.

“Petani jangan dibiarkan sendiri. Segera lakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menangani hal ini,” sarannya.

Perbaiki infrastruktur

Selain itu, Iskandar Al-Farlaky juga menilai perlu dilakukan pendataan segera terhadap karusakan infrastruktur, baik jalan, jembatan, saluran, atau fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir. “Setelah didata, maka harus ada penanganan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat. Sekali lagi, ii juga menggunakan pagu tanggap darurat,” imbuh politisi Partai Aceh ini.

Banjir yang merendam kawasan Aceh Timur dan Aceh Utara beberapa waktu lalu ia katakan merupakan yang terparah. Untuk itu, ke depan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota diharapkan bisa lebih sigap saat bencana datang. Apalagi, banjir hampir terjadi saban tahun.

“Kesigapan itu bisa dengan menyediakan dana tanggap darurat yang mencukupi dan personel yang terlatih.” tambah Iskandar.

Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Hujan deras yang mengguyur kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar beberapa hari terakhir telah menyebabkan areal persawahan di Kayee Iee, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, menjadi tergenang. Akibatnya, petani terancam gagal panen.

Kondisi itu ditinjau langsung oleh Komisi II DPRK Aceh Besar, Mursalin SHI, dan anggota dewan lainnya seperti Rahmad Aulia, Fahrizal A Md, Camat Ingin Jaya Kamil Zuhri STP MSi, Geuchik Kayee le dan perangkat desa, serta Kabid Perencanaan Dinas PUPR Aceh Besar dan pihak terkait lainnya.

"Kita mendorong agar ada solusi untuk mengatasi genangan air di persawahan Blang Raya Gampong Kayee Lee. Misalnya membangun saluran pembuangan," ujar Mursalin SHI kepada Serambi, Rabu (23/12/2020).

Selama ini diungkapkannya, berdasarkan keterangan petani setempat, saat terjadi genangan, air sulit sekali surut karena merupakan limpahan atau buangan dari Kecamatan Sukamakmur dan Simpang Tiga, Aceh Besar.