Presiden Jokowi Divaksin Pertama Pekan Depan, Vaksin Dipastikan Halal dan Tidak Mengandung Babi
Budi meminta kepala daerah mengikuti proses vaksinasi agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19.
lihat foto
Lucia menyebut Indonesia bisa menggunakan uji klinik negara lain manakala uji kliniknya sama dengan protokol uji klinik dari negara Indonesia sendiri.
Disamping itu, Ia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban vaksin harus melakukan uji klinik di Indonesia.
"Kita sudah punya banyak vaksin sebelum pandemi covid, dan hanya sedikit vaksin yang uji klinik di Indonesia, seperti: influenza, dengue, BCG, polio itu uji kliniknya bukan dilakukan di Indonesia dan itu memungkinkan secara regulasi," tuturnya.
Baca juga: 14.000 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Aceh, Ini Tahapan Penggunaan Vaksin Covid-19
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Proaktif Sosialisasi Program Vaksinasi
Baca juga: Oman Telah Vaksin Covid-19 Sebanyak 7.600 Warga, Belum Ada Efek Samping
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap kepada kepala daerah proaktif mempersiapkan vaksinasi Covid-19 yang digelar serempak pekan depan. Jangan sampai terjadi kerumunan di masyarakat.
"Teman-teman kepala daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain, harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Tito,.
Tito juga meminta kepala daerah dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi Covid -19 yang dilakukan terhadap 3 kelompok masyarakat.
"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, COVID pun ada yang tidak percaya," ujar Tito.
"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, Forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan," jelas Tito. (tribun network/denis)
