Kankemenag Pidie Usul Ratusan Guru Jadi PPPK

SIGLI - Ratusan guru honorer yang bekerja di lingkungan Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Pidie akan diusul sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru honorer tersebut selama ini tersebar mengajar di MI, MTs dan MA di kabupaten itu.

Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakankemenag) Pidie, Drs Muhammad Ar MAg kepada Serambi, Selasa (5/1/2021), mengatakan, pihaknya sudah mencatat 802 honorer yang akan diusulkan sebagai PPPK. Tenaga honorer tersebut merupakan formasi tahun 2005 yang masuk kategori dua (K2) yang dialihkan untuk pengusulan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menyebutkan, nama-nama 802 guru honorer tersebut sudah dicatat dalam sistem data Kementrian Agama RI. Namun, belum adanya kejelasan jumlah kuota dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang diterima menjadi PPPK.

" 802 guru honorer yang diusulkan untuk PPPK tidak boleh ditambah lagi. Karena, jumlah mereka itu sudah masuk dalam sistem data Kementrian Agama," tegasnya disela-sela acara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-75 di Kankemenag Pidie, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya, dalam peringatan HAB Ke-75, sebanyak 34 PNS di lingkup Kankemenag Pidie yang memasuki pensiun pada 30 Desember 2020 lalu diberikan santunan. PNS yang pensiun terdiri dari, 17 guru agama plus sekolah umum, 4 staf kantor urusan agama (KUA), 3 pengawas Madya Kemenag Pidie, tiga TU madrasah dan selebihnya PNS di struktural Kankemenag Pidie.

Dikatakan, dalam rangkaian HAB tersebut juga disantuni puluhan anak yatim, aksi donor darah, pembagian hadiah untuk juara futsal dari lingkungan Kemenag, dan pemberian hadiah untuk guru serta staf KUA yang inspiratif.

" Rangkaian memperingati HAB diawali dengan bakti sosial Masjid Baitul Akbar Adan, Kecamatan Mutiara Timur. Kegiatan subuh bersama itu dengan tausiah yang disampaikan Dr Munir Muhammad MAg," jelasnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakat dan SDM, Apriadi SSos menjelaskan, tiga kata kunci tentang semangat kementerian agama baru dalam mengelola Kementerian Agama. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya penyelenggaran haji dan umrah

Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai kebangsaan. "Ketiga merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa, dan mengembangkan persaudaraan kemanusian," jelas Apriadi saat membaca amanat Menteri Agama RI.

Di sisi lain, Muhammad Ar menjelaskan, Kankemenag Pidie akan melakukan evaluasi terhadap 120 kepala madrasah, baik MI, MTs dan MA. Evaluasi tersebut untuk melihat keberhasilan kepala madrasah selama memimpin dan bertugas.

Ia mengatakan, evaluasi dilakukan karena adanya kepala madrasah yang sudah delapan tahun menjabat, sehingga perlu dikembalikan sebagai fungsional sebagai guru. Sebab, kepala madrasah itu berawal dari tenaga pengajar.

" Untuk jadwal mutasi kepala madrasah kita belum ditentukan, tapi wajar kita melakukan pergantian untuk memajukan madrasah supaya lebih baik lagi," jelasnya.(naz)