Breaking News:

DPRA Desak Gubernur Buka Lelang Jabatan Eselon II

Kalangan DPRA meminta Pemerintah Aceh membuka kembali lelang jabatan eselon IIa dan IIb, karena menurut catatan DPRA jumlah jabatan eselon II

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Abdurrahman Ahmad 

BANDA ACEH - Kalangan DPRA meminta Pemerintah Aceh membuka kembali lelang jabatan eselon IIa dan IIb, karena menurut catatan DPRA jumlah jabatan eselon II yang sudah di-plt-kan sebanyak 11 jabatan. "Sudah sepatutnya lelang jabatan eselon II dibuka kembali,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRA, Abdurrahman Ahmad kepada Serambi, Kamis (7/1/2021), di Banda Aceh. Menurut Abdurrahman, ada beberapa jabatan stategis dan penting untuk segera ditetapkan pejabat definitifnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek APBA 2021.

Pertama, jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap tugas sebagai Kepala Unit Layanan Lelang (ULP), yang sudah  lama pejabatanya berstatus pelaksana tugas (plt).

Sebelum Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT menunjuk Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap Kepala ULP Setda Aceh, Ir Junaidi MT yang juga sebagai Kadishub Aceh, pelaksana tugas di tempat itu adalah pegawai Dishub Aceh, Said Azhari.

Jabatan Said Azhari sebagai Plt Kepala ULP Setda Aceh tidak diperpanjang lagi karena dirinya sudah sekali diperpanjang masa jabatannya sebagai Plt Kepala ULP untuk masa kerja 6 bulan.

Karena sudah dua kali enam bulan, Said Azhari ditunjuk sebagai Plt Kepala ULP yang sebenarnya secara aturan ASN tidak dibenarkan diperpanjang. Makanya, Gubernur Aceh menunjuk Kadishub Aceh, Ir Junaidi MT sebagai Plt Kepala ULP-nya.

Abdurrahman mengatakan, dalam waktu dekat ini, setelah Mendagri menerbitkan hasil evaluasi terhadap APBA 2021, Pemerintah Aceh akan melaksanakan lelang terbuka paket-paket proyek APBA 2021 yang jumlahnya mencapai ribuan paket.

Untuk penanggung jawab dan pelaksana lelang paket proyek APBA 2021, diperlukan Kepala ULP yang definitif yang jujur, profesional, dan berintegritas tinggi. "Karena kebutuhan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merangkap tugas sebagai Kepala ULP sangat mendesak dan penting, diperlukan pejabat baru," tandas Abdurrahman.

Jabatan eselon II strategis kedua yang perlu diisi dengan pejabat definitif adalah Kadisdik Aceh yang kini dijabat oleh Kadis Sosial Aceh, Al Hudri dengan status pelaksana tugas. Untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan, menurut  Ketua Fraksi Gerindra itu, tidak boleh terlalu lama dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Alasannya, karena jabatan Kepala Dinas Pendidikan sangat strategis dan penting bagi peningkatan mutu pendidikan Aceh.

Selanjutnya, jabatan Direktur RSUZA dan dua wakilnya sudah diberhentikan oleh Gubernur, Selasa (5/1/2021). Untuk mengelola rumah sakit pusat rujukan ini, kata dia, butuh pejabat yang tangkas. “Untuk mendapatkan pejabat yang diinginkan, caranya adalah melakukan lelang jabatan eselon II secara terbuka,” demikian Abdurrahman Ahmad.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved