Breaking News:

Pilkada Serentak 2022

KIP Berharap Pilkada Aceh Bisa Terlaksana Tahun 2022, Tapi Hingga Kini Anggaran Belum Ada

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Pilkada di Aceh bisa terlaksana tahun 2022 atau serentak secara nasional pada 2024.

For Serambinews.com
Komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berharap Pilkada Aceh 2022 bisa terlaksana sebagaimana diamanahkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) di mana perhelatan Pilkada Aceh digelar lima tahun sekali.

Kelima komisioner KIP Aceh hingga saat ini juga satu suara terkait hal itu, mereka berharap pemilihan raya untuk Aceh itu bisa terlaksana sebagaiamana rancangan jadwal yang telah disusun.

"Kami sesama komisinoer belum ada silang pendapat terhadap pilkada 2022. Kami berharap 2022 bisa terlaksana," kata salah satu Komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal dalam wawancaranya kepada Serambi, Sabtu (9/1/2021).

Namun, kata Akmal, KIP dalam hal itu tidak boleh terlalu di depan dalam menyampaikan keinginannya terkait Pilkada Aceh tersebut.

"Kami tidak boleh di depan dalam hal ini, jangan nanti dianggap kami pula yang berkepentingan untuk pilkada ini. Yang punya kepentingan terhadap ini adalah pemerintah daerah, DPR. Kami hanya eksekutor pelaksana, ketika regulasi juga anggaran sudah oke," kata Akmal.

Tugas KIP Aceh secara undang-undang lanjut Akmal, menyusun jadwal dan juga anggaran.

Kedua hal tersebut, menurutnya sudah dilakukan KIP sejak awal 2020.

"Maret 2020 rancangan anggaran sudah kami serahkan kepada gubernur. Tanda bukti kami telah melaksanakan tugas bisa dilihat sebenarnya. Dan dari hal itu bisa disimpulkan  kami sebenarnya ingin pilkada terlaksana di 2022 atau tidak," kata Akmal.

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah pilkada di Aceh bisa terlaksana di tahun 2022 atau serentak secara nasional pada 2024? Setidaknya hal itu terlihat tidak adanya anggaran yang diplot Pemerintah Aceh untuk Pilkada 2022.

"Anggaran waktu rapat katanya di dana tak terduga (DTT) dan kami diminta tak perlu tanyakan lagi, tak perlu risau. Jadi kami pun tak tanyakan lagi. Tapi hingga kini di APBN tidak ada dan APBA juga tidak ada," jelas Akmal.

Terkait Pilkada Aceh, jelas Akmal, sebenarnya pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menginstruksikan Pemerintah Aceh untuk duduk berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Instruksi itu disampaikan Kemendagri dalam surat bernomor 270/6321/SJ yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada November 2020.

"Mendagri mengarahkan adanya duduk antara Pemerintah Aceh, DPR RI, dan KPU RI. KPU sendiri tidak ada masalah, tapi harus ada dulu koordinasi para pihak ini," demikian Akmal Abzal.(*)

Baca juga: Minimalisir Kendala Teknis, Pemerintah Didesak Segera Tetapkan Jadwal Pilkada di Aceh

Baca juga: Kotak Hitam Sriwijaya Air SJ 182 Terdeteksi di Kedalaman 17-20 Meter

Baca juga: VIDEO Detik-detik Penemuan Puing Pesawat Sriwijaya Air yang Hancur Berkeping-keping di Dasar Laut

Baca juga: Masyarakat tak Dipaksakan Vaksin Covid, Sebanyak 2.295 Nakes Aceh Barat akan Menerima Vaksin Sinovac

Penulis: Subur Dani
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved