Mungkinkah Aceh Melaksanakan Pilkada pada Tahun 2022? Begini Isu yang Berkembang di Jakarta

Isu terbaru yang berkembang di Komisi II DPR, ada pemikiran agar Pilkada Aceh diserentakkan pada 2023 karena ada tiga kabupaten/kota yang masa pemerintahannya berakhir di tahun tersebut.

Ketiga kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Pidie Jaya (Pijay), Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam.

“Pusat dalam hal ini Kemendagri tentu juga melihat hal ini, jangan sampai tiga kabupaten itu untuk seterusnya selalu tidak sama,” ujar Nasir Djamil.

Nasir Djamil mengakui opsi Pilkada Aceh yang berkembang di Komisi II DPR itu hanya ada dua, yaitu tahun 2023 atau 2024, diserentakkan dengan seluruh Indonesia.

Baca juga: Postingan Terakhir Ratih Windania yang Jadi Korban Insiden Sriwijaya Air, Bye Bye Keluarge Semue

Baca juga: Sriwijaya Air SJ 182 Hancur Berkeping-keping, Sejumlah Potongan Tubuh Manusia Ditemukan

Baca juga: Chat Terakhir Pramugara Sriwijaya Air SJ 182, Istri Menangis Pilu Suaminya Tak Lagi Membalas

“Komisi II condong pada dua opsi, 2023 atau 2024,” sebut politisi PKS ini.

Masih berpeluang 

Meski demikian, lanjut Nasir Djamil, Aceh masih memiliki peluang besar untuk memperjuangkan agar Pilkada tetap dilaksanakan pada 2022.

Tetapi hal itu akan sangat tergantung pada upaya Pemerintah Aceh dan DPRA dalam memainkan posisi tawarnya melalui norma yang diatur di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam UUPA ia sebutkan, ada pasal yang mengatur bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Aceh itu harus meminta pertimbangan dari DPRA.

“Jadi Aceh masih punya peluang besar, karena adanya ketentuan Pusat harus meminta pertimbangan Aceh,” timpal Nasir Djamil.

Baca juga: Hukum Mendapatkan Uang dari YouTube dan vTube, Begini Penjelasan Abi Mudi Mesra Samalanga

Baca juga: Sosok Afwan Captain Pilot Sriwijaya Air SJ 182, Dikenal Ramah dan Rajin Ibadah

Baca juga: Postingan Terakhir Pramugara Sriwijaya Air Jadi Sorotan dan Banjir Air Mata, Firasat?