Setelah Lantik 16 Pejabat Eselon II, Gubernur Aceh Tunjuk Sejumlah Plt Kepala Dinas

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, Selasa (12/1/2021), telah menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) untuk dinas-dinas yang pejabat eselon II telah dipindahkan ke tempat lain, tapi sampai kini belum ada pengganti pejabat eselon II yang definitif.

“Semua jabatan kepala dinas dan badan yang kosong atas pelantikan 16 pejabat eselon II, Senin (11/01/2021) di Anjong Mon Mata, Selasa (12/01/2021), Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kadis nya,“ kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM kepada Serambinews.com, Selasa (12/01/2021) siang.

Misalnya, Dinas PUPR Aceh, setelah Kepala Dinasnya Ir Fajri MT dipindahkan dan dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, menunjuk salah satu kepala bidang pada dinas itu, Ir Mawardi sebagai Plt Kadisnya.

Pada Dinas Perkim Aceh, sebagai Plt Kadisnya, ditunjuk Ir Zuardi, Kepala Bidang Tata Bangunan. Dinas Pengairan Aceh, sebagai Plt Kadisnya ditunjuk Ir Ade Surya, Kabid Irigasi dan Rawa Pantai. Dinas Sosial Aceh, sebagai Plt Kadisnya ditunjuk Devi Riansyah AKS MSi.

Sementara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sebagai Plt Kadisnya ditunjuk Ir Aliman.

Baca juga: VIDEO Heboh Temuan Bayi di Langsa, Polisi Sedang Selidiki Sang Ibu

Baca juga: Lebih Satu Bulan, Aceh Barat Daya Nihil Kasus Covid-19

Baca juga: Zahrol Fajri Jabat Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Kepala Badan Kepegawaian Aceh, sebagai Plt Kepala Badannya ditunjuk Qohar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sebagai Plt Kadisnya ditunjuk Ir Chairil.

Sebelum pelantikan 16 pejabat eselon II, Senin (11/01/2021), Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga telah mengganti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dr Aulia Sofyan, dan menunjuk sebagai Plt Kadis, salah seorang kepala bidang di kantor itu, Martunis.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan, penunjukan pelasana tugas (Plt), di satu dinas dan badan yang kepala dinasnya dipindahkan dan dilantik ke dinas lain, sementara pengisian pejabat baru difinitif belum ada, dimaksudkan supaya tidak ada terjadi kekosongan kepemimpinan di dinas yang bersangkutan.

Plt yang ditunjuk gubernur, kata Iswanto, tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi kepala dinas setempat, sampai ada pelantikan pejabat yang definitif.

Dikatakan, Gubernur Aceh menempatkan seorang Plt pada dinas dan badan yang kepala dinasnya dipindahkan ke tempat lain, karena pejabat defitif yang baru, yang diinginkan belum tersedia.

Untuk menyediakan calon pejabat eselon II yang baru untuk ditempatkan pada dinas dan badan yang pejabatnya kini masih bertatus Plt,  kata Iswanto, menurut aturannya ada beberapa cara.

Pertama melalui rotasi jabatan, dan jika masih ada yang kosong, masih dibutuhkan pejabat yang baru, bisa minta izin ke Komisi ASN, untuk pengisiannya. Setelah ada izin dari Komisi ASN, baru dibukan lelang jabatan secara terbuka.

Pemerintah Aceh saat ini sedang mempersiapkan tahapan lelang jabatan eselon II  secara terbuka. “ Kapan lelang jabatan pejabat tinggi pratama (eselon II) itu  dibuka? Tunggu saja pengumumannya nanti secara resmi.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRA, Abdurrahman Ahmad yang dimintai tanggapannya terkait banyaknya penunjukan Plt di jajaran Pemerintah Aceh mengatakan, sebelumnya, Gubernur Aceh juga, sudah menunjuk beberapa Plt untuk dinas dan badan yang pejabat eselon II sudah diganti, tapi belum diisi pejabat eselon II yang definitif.

Contohnya, kata Abdurrahman,  jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang merangkap sebagai Kepala ULP. Sekarang ini, Plt ditunjuk Kadishub Aceh, Ir Junaidi MT. Begitu juga dengan Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh dan lainnya.

Jabatan Direktur RSUZA dan dua wakil direkturnya juga sudah kosong. Sekarang ini, masing-masing jabatan, dijabat seorang Plt. Ini artinya, lelang Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) itu secara terbuka, sudah mendesak, dan  perlu segera dilaksanakan Pemerintah Aceh.

Agar pengisian jabatan yang kosong jangan terlalu lama, segera Pemerintah Aceh mengajukan usulan ke Komisi ASN untuk membuka lelang jabatan eselon II secara terbuka.

“Ini sangat penting, untuk pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintahan profesional, sehat, bersih, mengayomi, berwibawa, cepat dan tepat melayani rakyatnya, ”ujar Abdurrahmad Ahmad.(*)

Baca juga: Penampakan FDR Bagian Kotak Hitam Sriwijaya Air SJ 182, CVR Masih Terus Dicari

Baca juga: Sepuluh Unit ATM Setor Tunai Bank Aceh Syariah Tiba

Baca juga: Anggaran untuk Polres Aceh Utara Tahun Ini Meningkat dari Tahun 2020, Ini Jumlahnya